IVOOX.id – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengonfirmasi bahwa pasukan TNI yang bertugas di Lebanon bersama Pasukan PBB UNIFIL untuk misi perdamaian berada dalam kondisi baik. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan bahwa jumlah personel Indonesia yang saat ini terlibat dalam misi tersebut adalah sebanyak 1.232 orang.

"Jumlah personel Indonesia yang terdaftar di bawah komando misi PBB di Lebanon UNIFIL saat ini sekitar 1.232," ungkap Juru Bicara Kemlu Roy Soemirat dalam konferensi pers pada Jumat (4/10/2024).

Roy menambahkan bahwa pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dengan PBB untuk mendapatkan pembaruan mengenai situasi personel di Lebanon. Ia juga menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang terbesar dalam misi perdamaian ini.

"Utusan tetap Indonesia di New York aktif berkoordinasi dengan pihak terkait di PBB, termasuk dengan Deputi Sekretaris Jenderal untuk urusan operasi pemeliharaan perdamaian. Mereka menyampaikan hal-hal penting yang perlu diketahui oleh setiap negara penyumbang pasukan, karena Indonesia dengan 1.200 personel menjadi salah satu kontributor terbesar di kontingen UNIFIL di Lebanon," kata Roy.

Dalam situasi terkini, Roy menegaskan bahwa prajurit TNI akan tetap mengikuti perintah dari PBB, meskipun ada beberapa pernyataan dari pihak Israel yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap keberadaan pasukan UNIFIL di Lebanon.

"Pasukan kita akan terus mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan PBB, meskipun saat ini ada banyak pernyataan dari Israel mengenai kehadiran pasukan PBB di wilayah tertentu di Lebanon," ujarnya.

Roy menekankan bahwa mandat untuk kontingen Indonesia di misi perdamaian PBB sangat jelas, dan mereka akan tetap berada di bawah komando PBB meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika yang terjadi.

"Pemerintah Indonesia juga akan berkomunikasi dengan negara-negara lain yang terlibat dalam misi ini untuk menyuarakan perlindungan bagi prajurit yang terlibat dalam misi perdamaian," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa isu keamanan dan keselamatan personel operasi pemeliharaan perdamaian merupakan tanggung jawab bersama semua negara anggota PBB. "Tidak ada satu pun negara anggota PBB yang dapat melepaskan kewajibannya untuk menjaga keselamatan dan keamanan personel dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB," ujarnya.