IVOOX.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melaporkan penyesuaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2025 dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI yang berlangsung pada Senin (09/09/2024). Rapat yang diadakan di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, ini membahas sejumlah penyesuaian program, termasuk Reforma Agraria.

Dalam laporannya, AHY mengungkapkan bahwa pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 6,45 triliun. Dana ini akan digunakan untuk melanjutkan program Reforma Agraria serta memastikan pelaksanaan tugas-tugas kementerian di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota berjalan optimal.

"Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Tahun 2025 sebesar Rp 6,45 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk Reforma Agraria, serta memastikan tugas-tugas di Kementerian, Kantor Wilayah Provinsi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berjalan dengan baik,” kata AHY dalam siaran pers yang diterima ivoox.id Senin (10/9/2024).

Selain itu, AHY juga menyoroti peningkatan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sebesar Rp 3,2 triliun, dengan fokus pada digitalisasi pelayanan pertanahan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas penerapan Sertipikat Tanah Elektronik, yang saat ini telah diterapkan di 445 Kantor Pertanahan.

"Dengan tambahan Rp 200 miliar, kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan, terutama untuk penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik. Kami juga berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat dan transparan, sejalan dengan prinsip birokrasi yang akuntabel,” ujar AHY.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk 2025 sebesar Rp 6,4 triliun. Alokasi anggaran tersebut terbagi atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 4,27 triliun, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan sebesar Rp 2,02 triliun, dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp156 miliar.

“Kami menyetujui anggaran dan pergeseran alokasi antar program yang diajukan oleh Kementerian ATR/BPN. Terima kasih atas kerja sama yang baik dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN,” kata Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menutup rapat.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, serta para pejabat tinggi kementerian dan sejumlah anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi.