IVOOX.id – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengkritik keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menempatkan politisi atau kader partainya dalam struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Menurutnya, lembaga yang berfokus pada pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim ini seharusnya diisi oleh profesional, bukan kader partai.  

“Lembaga pemerintahan seharusnya tidak dijadikan alat politik atau instrumen untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan undang-undang,” ujar Firman dalam keterangan tertulis Senin (10/3/2025). 

Politisi dari Fraksi Golkar ini menilai bahwa keputusan Menteri Kehutanan tersebut merugikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan. Ia menyoroti bahwa kader partai yang ditempatkan di OMO FOLU Net Sink 2030 tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan tugas organisasi tersebut. 

“ASN yang memiliki kompetensi justru tersisih begitu saja dan digantikan oleh kader partai yang belum tentu profesional,” kata Firman. 

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan ini agar tidak menjadi kebiasaan dalam sistem perekrutan pegawai di lembaga pemerintahan. 

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 pada 31 Januari 2025, yang menetapkan struktur organisasi OMO FOLU Net Sink 2030. Dalam keputusan tersebut, beberapa kader partai masuk dalam organisasi tersebut, dengan besaran honor yang ditetapkan bagi penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp 50 juta per bulan, anggota bidang Rp 20 juta per bulan, dan staf Rp 8 juta per bulan. 

Firman menegaskan bahwa penempatan kader partai dalam lembaga yang seharusnya berbasis profesionalisme ini perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi ASN serta menjaga integritas pengelolaan lingkungan di Indonesia.