IVOOX.id – Buruh dari wilayah Jabodetabek akan menggelar aksi besar di depan Istana Negara pada 24 Oktober 2024. Aksi ini dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan didukung Partai Buruh serta berbagai serikat pekerja lainnya. Aksi tersebut membawa dua tuntutan utama, yaitu kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh, menegaskan bahwa buruh mendesak kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8 hingga 10 persen. "Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang signifikan. Dua tahun terakhir saja, buruh hanya menerima kenaikan 1,58 persen, lebih rendah dari inflasi 2,8 persen. Ini artinya, buruh kehilangan daya beli hingga 1,3 persen setiap bulannya," katanya dalam keterangan pers yang diterima ivoox.id Rabu (23/10/2024).

Selain itu, tuntutan lainnya adalah pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurut Iqbal, regulasi ini dianggap merugikan buruh dan petani karena memberi terlalu banyak kelonggaran kepada pengusaha dalam hal fleksibilitas kerja yang merugikan kesejahteraan tenaga kerja.

Aksi ini akan dimulai pukul 10:00 WIB dengan titik kumpul di Patung Kuda-Indosat dan Balai Kota DKI Jakarta. Pemberitahuan mengenai aksi telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Serikat pekerja yang ikut serta dalam aksi ini antara lain KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, dan SBPI.

Setelah aksi di Jakarta, KSPI berencana menggelar aksi lanjutan di 350 kabupaten/kota di 38 provinsi dari tanggal 25 hingga 31 Oktober 2024. Jika tuntutan para buruh tidak diindahkan, KSPI siap menggelar mogok nasional pada 12 November 2024, yang diperkirakan melibatkan 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia. "Jika pemerintah tetap tidak mendengarkan kami, kami siap menghentikan produksi di seluruh negeri," ujar Iqbal.

Partai Buruh secara politik mendukung aksi ini, meskipun tidak terlibat langsung dalam pengorganisasian mogok nasional. Iqbal berharap Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan tuntutan mereka, sesuai dengan komitmen dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada rakyat kecil dan kesejahteraan buruh.