IVOOX.id – Pemerintah memperluas cakupan penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah. Sebelumnya Simbara ini hanya diperuntukkan dalam pengawasan pertambangan batu bara saja. 

"Hari ini kita melakukan launching yang kedua di mana sistem informasi mineral dan batu bara diperluas untuk komoditas nikel dan timah. Jadi Pak Luhut (Menko Marves) dan kami para menteri bilang namanya mungkin bukan Simbara lagi," ujar Sri Mulyani dalam Launching Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA, Senin (22/7/2024).

Turut hadir dalam peresmian tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Wakil Ketua KPK Nurul Gufron.

“Simbara adalah sebuah ikhtiar untuk mengelola bumi, air, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana membangun sebuah tata kelola, kerangka peraturan, dan kemudian sikap maupun operasionalisasi dari tata kelola itu untuk betul-betul menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani Simbara telah memberikan manfaat dan capaian langsung yang signifikan untuk penerimaan negara, seperti mencegah illegal mining (penambangan tanpa izin) sebesar Rp 3,47 triliun, tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp 1,1 triliun.

“Ini adalah contoh kecil waktu koordinasi untuk enforcement dan compliance dilakukan bersama dengan sistem blocking system, maka kewibawaan negara menjadi ditegakkan, pengusaha tidak bisa lobi kementerian," katanya.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan mineral dan batu bara di Indonesia memiliki posisi vital di dalam konstelasi geopolitik dunia, transformasi energi, dan transformasi kendaraan listrik.

“Ini semuanya menempatkan Indonesia dalam posisi yang luar biasa strategis sehingga kalau Indonesia mampu dan terus berikhtiar meng-organize secara baik, kesempatan bersejarah ini diharapkan akan memberikan dampak yang maksimal seperti amanat Undang-undang Dasar yaitu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kemakmuran rakyat,” ujarnya.