IVOOX.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi mengungkap beberapa arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di antaranya terkait dengan perlindungan data pribadi dan menjaga data-data sensitif yang rahasia.

Nugroho menyebut arahan-arahan Presiden itu juga menyangkut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Bapak Presiden tadi menyampaikan terkait sekali dengan BPS tadi dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dihubungkan dengan era sekarang yang penyelenggaraannya menggunakan digitalisasi,” kata Kepala BSSN yang baru saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore, dikutip dari Antara.

Nugroho Sulistyo Budi memandang perlu kepedulian (awareness) untuk membangun kewaspadaan dalam melindungi data-data pribadi.

“Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Butuh kerja keras dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, melainkan juga awareness,” katanya.

Ia melanjutkan kesadaran untuk berhati-hati itu juga dapat mencegah segala bentuk modus penipuan berbasis digital seperti phising –tindakan mengelabui korban untuk mendapatkan data-data pribadi mereka.

“Yang mana (mencegah phising) tidak bisa dilakukan secara sistem maupun perangkat karena itu berpulang pada bagaimana pihak penyerang melakukan social engineering, eksploitasi pemikiran sehingga dia salah pencet, salah melakukan sesuatu. Ini yang harus diwaspadai,” sambung Kepala BSSN.

Nugroho, yang merupakan purnawirawan bintang tiga TNI Angkatan Darat, dilantik sebagai Kepala BSSN oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah kepala dan wakil kepala badan di Istana Negara sore ini. Pengangkatan Nugroho sebagai Kepala BSSN juga ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 P Tahun 2025.

“BSSN ditekankan untuk dapat mengawal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sebagaimana yang seharusnya sehingga data itu dapat betul-betul digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan ke depan,” kata Nugroho menjelaskan poin-poin arahan Presiden kepada dirinya sebagai Kepala BSSN.

Dalam kesempatan yang sama, Nugroho menyebut perlindungan data pribadi, dan perlindungan terhadap laman-laman pemerintah juga menjadi perhatian BSSN.

“Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Kita butuh kerja keras, dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, tetapi juga awareness,” katanya.

Nugroho menyebut BSSN bakal meneruskan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberantas habis situs-situs judi online.

“Kami nanti akan kerja keras bersama Komdigi, kemarin sudah bicara dengan Ibu Meutya, kami betul-betul concern apalagi penekanan Bapak Presiden, masalah judol ini sesuatu yang sangat serius bahkan lintas negara. Makanya, kemarin kami berusaha untuk merancang strategi yang lebih tepat, kredibel, untuk dapat menjangkau dan terintegrasi dengan semua kementerian/lembaga terkait,” katanya.

Meutya yang disebut oleh Nugroho merujuk kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Judi online menjadi salah satu persoalan yang disorot oleh pemerintah sehingga dalam periode 100 hari pertama masa kerjanya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membentuk desk/satuan kerja khusus lintas kementerian/lembaga untuk memberantas judi online. Desk untuk memberantas judi online dibentuk bersamaan dengan enam desk lainnya, yaitu Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

Desk Penanganan Judi Online dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, dan TNI.

Nugroho, yang resmi menjabat Kepala BSSN, sempat mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala BSSN oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto semasa Nugroho masih aktif sebagai perwira tinggi TNI. Promosi itu diberikan Agus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang ditandatangani Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024.

Namun, berselang kurang dari sebulan, Panglima kembali mencopot nama Nugroho sebagai Kepala BSSN karena dia memasuki masa pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 yang diteken oleh Jenderal Agus Subiyanto pada 3 Januari 2025. Posisi Kepala BSSN pun saat itu masih diampu oleh pejabat lamanya, Hinsa Siburian sampai akhirnya Nugroho dilantik oleh Presiden sore ini.

Nugroho Sulistyo yang menjadi pilihan Prabowo untuk memimpin BSSN punya pengalaman panjang di dunia intelijen selama berkarier di militer. Dia pernah menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN), Direktur Komunikasi Massa BIN, dan semasa Presiden menjabat menteri pertahanan, Nugroho dipercaya sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik.