IVOOX.id – Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengecam aksi pembubaran paksa diskusi yang terjadi di Hotel Grand Kemang, Jakarta, pada Sabtu (28/9). Menurut PHRI, tindakan tersebut berpotensi mengancam kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum di Indonesia.

“Ini tidak bagus untuk masyarakat kita yang majemuk. Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, dan aksi seperti ini jelas tidak mencerminkan itu,” ujar Hariyadi dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/9/2024).

PHRI berharap kejadian serupa di ruang publik seperti hotel tidak terulang lagi. Hariyadi juga menekankan bahwa hotel memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan semua orang di dalamnya. "Bayangkan jika dalam insiden premanisme itu ada yang terluka atau lebih buruk lagi, ada korban jiwa," katanya.

Hariyadi menegaskan bahwa hotel adalah ruang publik yang dijamin keberadaannya oleh hukum. Ia menyatakan bahwa PHRI sangat keberatan dengan aksi premanisme ini, yang terjadi di lingkungan komersial yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi tamu.

“Insiden semacam ini bisa merusak citra industri perhotelan nasional, yang merupakan bagian penting dari perekonomian dan pariwisata Indonesia,” ujarnya.

Tindakan kekerasan dan intimidasi, menurut PHRI, tidak hanya mengganggu operasional hotel, tetapi juga mencoreng reputasi Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap tamu domestik maupun internasional. Kejadian seperti ini, jika tidak segera diatasi, dapat memberikan dampak negatif pada sektor pariwisata dan ekonomi.

Sebagai informasi, insiden pembubaran paksa tersebut terjadi pada acara diskusi Diaspora yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang. Diskusi tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Refly Harun, Said Didu, dan Mayjen (Purn) Soenarko, bersama sejumlah aktivis.