IVOOX.id – Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia bersama barisan Korban Aplikator menyampaikan bahwa dukungan terhadap tuntutan ini semakin luas di kalangan pengemudi, namun di sisi lain, perusahaan aplikator justru dinilai melakukan penolakan dengan menggerakkan kelompok-kelompok ojol tandingan untuk menolak tuntutan tersebut.

Puncaknya terjadi pada Kamis, 24 Juli 2025, saat Kementerian Perhubungan menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait kajian potongan aplikasi 10 persen. FGD tersebut menghadirkan perusahaan aplikator yang dipilih oleh Kemenhub, stakeholder lintas kementerian, akademisi, dan praktisi.

Dalam pemaparan yang dibawakan oleh Suara Konsumen, disebutkan bahwa pengemudi ojol juga tergolong sebagai konsumen dan berhak atas perlindungan hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Paparan itu menjelaskan bahwa berdasarkan kajian akademis dan survei empiris, potongan aplikasi seharusnya berada dalam tiga zona: zona 1 sebesar 10 persen, zona 2 sebesar 15 persen, dan zona 3 sebesar 10 persen. Rata-rata potongan ideal yang disarankan adalah di bawah 15 persen, tepatnya sekitar 11 persen.

Namun demikian, suasana FGD justru memanas. Korban Aplikator menyayangkan sikap Kemenhub yang dianggap tidak berimbang dalam mengundang perwakilan komunitas ojol. Dari 16 asosiasi mitra yang hadir, hanya dua yang mendukung tuntutan potongan 10 persen, sementara 14 lainnya diketahui menolaknya. Ketimpangan inilah yang kemudian memicu perdebatan sengit dalam forum dan bahkan berlanjut menjadi bentrok fisik di luar lokasi FGD.

“Seharusnya pihak Kemenhub dapat bijak dan berimbang dalam mengundang para pihak yang terlibat dalam tuntutan 10 persen dan penolak 10 persen sehingga meminimalisir terjadinya bentrokan fisik,” ujar Ketua Umum Garda Igun Wicaksono kepada ivoox.id Sabtu (26/7/2025).

Mereka menilai bahwa kekisruhan yang terjadi merupakan tanggung jawab Kemenhub selaku penyelenggara. Meskipun tidak sampai menimbulkan korban jiwa, bentrokan antarpengemudi ojol yang sama-sama rakyat Indonesia sangat disayangkan.

“Penyelenggara negara membenturkan sesama rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojol agar saling menyerang. Ini sangat tidak pantas,” katanya.

Selain itu, mereka juga menuding adanya dugaan provokasi dari pihak aplikator yang secara tidak langsung memancing massa penolak potongan 10 persen untuk berhadapan dengan kelompok penuntut.

“Kemana Presiden dan kemana pemerintahan Republik Indonesia yang membiarkan rakyat saling baku pukul di jalanan karena penyelenggara negara di Kemenhub terus membiarkan pertikaian antara pro dan kontra 10 persen makin meruncing?” ujarnya.

Korban Aplikator pun meminta perhatian langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk turun tangan menengahi polemik ini.

“Kami mohon kepada Presiden RI Bapak Haji Prabowo Subianto untuk turut menengahi karena kami yakin Presiden Prabowo sangat pro rakyat, bukan pro kepada perusahaan aplikator. Semoga Lembaga Kepresidenan dan Presiden Prabowo dapat memberikan perhatian kepada rakyat Indonesia yang menginginkan potongan aplikasi diturunkan menjadi 10 persen, karena sudah banyak makan korban pengemudi apabila potongan aplikasi masih tidak juga diturunkan,” katanya.