IVOOX.id – Indonesia memperoleh tambahan kuota tangkapan tiga jenis tuna berdasarkan Sidang Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) yang berlangsung di La Reunion, Perancis pada 7 sampai 17 April lalu.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Trian Yunanda mengatakan, kuota penangkapan ikan tuna mata besar naik 2.791 ton, menjadi 21.396 ton untuk periode 2026-2028 dan kuota skipjack tuna (cakalang) ditetapkan menjadi 138 ribu ton. Sedangkan penyesuaian kuota yellowfin tuna telah disepakati menjadi 45.426 ton untuk tahun 2025.

Trian menegaskan komitmen KKP dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada forum IOTC dan rangkaian pertemuan teknis pendukung lainnya.

“Kita berhasil mengawal berbagai isu strategis mulai dari peningkatan kuota tangkapan tuna, penggunaan observer, perlindungan awak kapal perikanan, hingga penguatan kerja sama negara pantai (Coastal States Alliance/CSA),” ujarnya dalam siaran pers dikutip Senin (21/4/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif menyampaikan forum IOTC menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kelola perikanan tuna yang berkelanjutan di kawasan Samudera Hindia.

"Sejak awal telah disiapkan tim delegasi RI yang akan bernegosiasi disana dan telah mendapatkan arahan dari Bapak Menteri untuk terus memperjuangkan kepentingan perikanan Indonesia di tingkat dunia," ujarnya.

KKP kata dia akan terus memastikan bahwa kepentingan nelayan, industri, dan sumber daya perikanan nasional terlindungi dalam kerangka kerja sama internasional yang adil dan berkelanjutan.

Tambahan kuota tangkapan tuna, menurut Latif harus menjadi pendorong bagi semua pihak untuk mematuhi sistem penangkapan yang lebih berkelanjutan. Penangkapan ikan harus terukur, demikian pula kapal dan alat tangkap wajib memenuhi standar aturan tentang cara menangkap ikan yang baik dan benar.

"Dengan demikian, kita tidak dianggap sebagai pelaku penangkapan ilegal, justru ikut menjaga ekologi dan keberlanjutan ikan di laut. Hal ini tidak akan tercapai bila semua pihak baik nelayan dan pelaku usaha tidak mendukung kebijakan pemerintah tersebut," katanya.