IVOOX.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyatakan keprihatinannya terhadap kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, peristiwa tersebut mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan menekan angka stunting.

“Ini kejadian yang sangat memprihatinkan. Program MBG adalah program mulia, tapi kalau sampai menimbulkan gangguan kesehatan berulang, jelas ada yang salah dalam pelaksanaannya,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis yang diterima ivoox.id, Kamis (24/4/2025).

Ia menyebut bahwa kasus semacam ini sudah terjadi lebih dari sekali. Karena itu, menurutnya, sudah waktunya pemerintah mengevaluasi total seluruh proses MBG mulai dari penyediaan bahan makanan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan.

“Ini jadi alarm keras, terutama untuk Badan Pangan Nasional dan semua instansi yang terlibat. Bukan hanya di Cianjur, tapi kita lihat ini mulai menunjukkan pola yang sistemik, bukan sekadar insiden satu-dua kali,” ujarnya.

Diketahui, peristiwa di Cianjur hanyalah satu dari beberapa kasus serupa sejak MBG diluncurkan secara nasional. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, siswa SD mengalami keracunan setelah menyantap ayam krispi. Di Kalimantan Utara, siswa SD dan SMA keracunan akibat menu ikan tongkol yang ditemukan dalam kondisi berulat. Dan di Batang, Jawa Tengah, puluhan siswa dari jenjang TK hingga SMP harus dirawat usai mengonsumsi makanan yang diduga basi.

Rentetan kejadian tersebut, menurut Nurhadi, menandakan bahwa permasalahan yang dihadapi MBG bersifat menyeluruh dan membutuhkan pembenahan mendasar dalam tata kelola.

Terkait hal ini, Nurhadi menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI, yang memang membidangi urusan kesehatan dan gizi, akan segera memanggil Badan Pangan Nasional (BGN) untuk dimintai penjelasan resmi. Ia juga mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap semua vendor MBG di berbagai wilayah.

“Kita harus pastikan standar higiene dan sanitasi benar-benar ditegakkan. Kalau ada kelalaian, harus ada sanksi. Jangan sampai yang jadi korban adalah anak-anak sekolah,” kata legislator dari Dapil Jawa Timur IX tersebut.

Ia juga menyerukan agar pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat lebih aktif dalam pengawasan rutin serta memberikan pelatihan kepada pengelola makanan di sekolah.

“Kami tetap mendukung upaya peningkatan gizi anak bangsa. Tapi pelaksanaannya harus aman, hati-hati, dan penuh tanggung jawab. Anak-anak tidak boleh jadi korban kelalaian,” kata Nurhadi.