IVOOX.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan komitmennya dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pencanangan zona integritas. Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini adalah pengisian jabatan yang bebas dari nepotisme serta tidak dipengaruhi oleh unsur SARA.  

Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa integritas dalam pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghindari praktik rasuah, tetapi juga harus diukur dengan penilaian yang objektif. 

“Integritas antikorupsi harus dibuktikan lewat perbuatan yang menghindari praktik rasuah, tetapi penilaian juga menjadi patokan penting. Oleh karena itu, saya mengajak jajaran agar saling mengingatkan dan meminta publik serta kementerian/lembaga terkait untuk ikut mengawasi Kementerian HAM,” ujarnya saat memberikan sambutan di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (31/1/2025). 

Pigai menambahkan bahwa pencanangan zona integritas ini merupakan langkah awal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ia menegaskan bahwa komitmen ini tidak hanya berlaku secara internal, tetapi juga dalam kerja sama dengan berbagai instansi lainnya. 

“Ini sebagai titik pijak awal. Nanti, kerja sama dan komitmen antar-instansi agar dalam implementasi kebijakan dan programnya menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme,” katanya. 

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Purwadi Arianto, turut mendukung langkah Kementerian HAM dalam mencanangkan zona integritas ini. Menurutnya, kebijakan ini adalah langkah strategis dalam membangun budaya kerja yang profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

“Hal ini tentunya diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang lebih prima dan ke depan akan dikembangkan secara terus-menerus dan konsisten kepada unit-unit kerja. Nantinya akan dikembangkan di berbagai daerah,” ujar Purwadi. 

Dengan pencanangan zona integritas ini, Kementerian HAM berharap dapat memberikan contoh bagi instansi lain dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.