IVOOX.id – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan 10 ribu hektare lahan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk pilot project peternakan sapi berkolaborasi dengan investor asal Brasil.

Ia menuturkan bahwa kerja sama tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat serta ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem peternakan terintegrasi.

“Konsep baru transmigrasi saat ini adalah lahan dikomunalkan dan dikelola sebagai aset korporasi masyarakat, memungkinkan skema bagi hasil antara masyarakat dan investor,” ujar Iftitah Sulaiman Suryanagara, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Minggu (18/5/2025), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan bahwa lahan seluas 10 ribu hektar tersebut akan digunakan untuk pilot project budidaya 5 ribu ekor sapi potong betina yang didukung oleh Investor asal Brasil melalui Asia Beef dan Indonesia-Brazil Petroleum Consortium.

Kementrans kini memiliki 3,1 juta hektare lahan dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi. Sebanyak 525.995 hektare akan digunakan untuk pengembangan ekosistem peternakan nasional.

“Sebanyak 525.995 hektare dari total 3,1 juta hektare lahan HPL Transmigrasi disiapkan untuk pengembangan," kata Iftitah.

Selain untuk mendukung ketahanan pangan, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan bahwa pengembangan ekosistem peternakan sapi tersebut juga dapat menopang kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Proyek ini juga mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengurangan impor daging serta susu,” ucap Todotua Pasaribu, dikutip dari Antara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda menyatakan bahwa pihaknya berharap pengembangan ekosistem peternakan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan daging dan susu nasional.

“Brasil adalah salah satu negara yang sukses mengelola industri ini. Selama ini, kami harapkan industri ini kita bisa bawa seluruh ekosistemnya dan tujuan akhir ini semuanya adalah kita bisa berdedikasi terhadap kebutuhan daging dan susu,” kata Agung Suganda, dikutip dari Antara.

Menurut Kementan, berbeda dengan pola lama, lahan HPL Transmigrasi tidak lagi dibagikan kepada individu, tapi dikelola secara kolektif sebagai aset korporasi masyarakat.

Melalui skema kerja sama usaha inklusif (KSUI), masyarakat akan memiliki saham atas lahan tersebut dan bekerja sama langsung dengan investor agar kolaborasi berjalan lebih adil dan berkelanjutan.