IVOOX.id - Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif (Just-In WASH Coalition Indonesia) menuntut pemerintah mengembangkan kebijakan air bersih dan sanitasi. Pemerintah diminta memprioritaskan pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan serta anak-anak di wilayah pesisir Indonesia.

Tuntutan tersebut sebagai aspirasi terhadap diselenggarakanya Water World Forum ke-10 (WWF ke-10) yang sedang berlangsung di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Dalam helatan tersebut Presiden Joko Widodo menekankan beberapa agenda penting yang harus diprioritaskan, diantaranya: upaya konservasi air, ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

“Wilayah desa pesisir tidak memiliki infrastruktur saluran air limbah domestik yang memadai, termasuk septictank. Hasil pemetaan partisipatif menunjukan bahwa lebih dari 90 persen rumah tangga nelayan di Medan, Tangerang, dan Bangkalan tidak memiliki saluran pembuangan limbah rumah tangga dan saluran pembuangan air kotor serta membuang air limbah domestiknya langsung ke daratan terbuka, saluran drainase, sungai, maupun pantai atau laut,” ujar Dadan Ramdan dari Just-In WASH Coalition Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id , Jumat (24/5/2024).

Kemudian Dadan mengungkap bahwa akses atas air minum merupakan masalah besar dan mahal yang dihadapi oleh keluarga nelayan. "Hanya 11.9 persen rumah tangga di Medan yang mengaku mendapatkan air bersih dari PDAM," ungkap Dadan yang juga Sekjen dari Perkumpulan INISIATIF.

Menurutnya keluarga nelayan di daerah lainnya mengusahakannya secara mandiri, diantaranya dengan membeli air bersih yang menghabiskan rata-rata Rp 250-400 ribu setiap bulannya.

"Di Lombok Timur, masyarakat pesisir harus bergantung pada pasokan air baku yang bersumber dari kabupaten lain dan sebagian besar diangkut dengan menggunakan truk tangki air, " tambah Dadan.

Rosinah dari KPPI (Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia) menegaskan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting sekaligus sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga dalam menyediakan air bersih, memelihara fasilitas sanitasi, serta mengelola sampah di lingkungan keluarga.

“Sekitar kurang lebih 220 ribu perempuan dan anak di lima wilayah pesisir yang disurvey dan dipetakan rentan mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh buruknya fasilitas sanitasi serta rendahnya akses atas air bersih yang berkualitas,” kata Rosinah Ketua Umum KPPI. 

Menurutnya perempuan dengan identitas berlapis adalah kelompok yang paling rentan mengalami masalah tersebut.

Perempuan dengan identitas berlapis yang dimaksud adalah perempuan yang berasal dari keluarga nelayan miskin, lansia, perempuan buruh nelayan, perempuan penyandang disabilitas, perempuan nelayan kepala keluarga, korban kekerasan seksual, maupun anak perempuan korban pernikahan dibawah umur.

"Kerentanan yang mereka alami diantaranya disebabkan oleh kemiskinan yang dialaminya, kurang tanggapnya pemerintah dalam merespon masalah dan kebutuhan mereka, perlakuan diskriminatif, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, serta ketiadaan akses atas pengambilan keputusan maupun akses atas program-program pemerintah yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup mereka," papar Rosinah.

Lebih lanjut Koalisi Just-In WASH minta pemerintah melakukan mainstreaming gender dalam perencanaan dan penganggaran air bersih dan sanitasi serta memperbaiki pengendalian belanja pemerintah untuk meningkatkan kredibilitas anggaran

Selain itu, meminta pemerintah memastikan keterlibatan kelompok rentan di wilayah pesisir seperti perempuan dan nelayan skala kecil dalam perencanaan penganggaran sektor sanitasi dan air bersih di wilayah pesisir.

Sejak 2019 lalu, Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Calition Indonesia) yang terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan International Budget Partnership (IBP) mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat pesisir.