IVOOX.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pengusutan menyeluruh terhadap dugaan praktik judi online (judol) di rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Ia menegaskan, setiap pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum, baik dari kalangan sipil maupun militer.

Sukamta mengapresiasi langkah TNI yang telah melakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut. Namun, ia meminta proses pengusutan tidak hanya menyasar orang-orang yang menjalankan aktivitas di lokasi, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga mengendalikan, memfasilitasi, atau melindungi kegiatan tersebut.

“Kasus dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI di Cijantung harus diusut sampai tuntas. Kami mengapresiasi langkah TNI yang sudah melakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima Ivoox.id di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).

Menurut politikus Fraksi PKS tersebut, penyelidikan perlu mengungkap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan dugaan aktivitas ilegal itu, termasuk pihak yang menyediakan tempat maupun mengetahui berlangsungnya kegiatan tersebut.

“Pemeriksaan jangan berhenti pada orang-orang yang menjalankan kegiatan tersebut. Perlu ditelusuri siapa yang mengendalikan, menyediakan tempat, dan apakah ada pihak yang mengetahui atau bahkan melindungi kegiatan itu,” ujarnya.

Sukamta mengingatkan bahwa rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski demikian, ia meminta semua pihak tetap menghormati asas praduga tak bersalah selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Rumah dinas TNI adalah fasilitas negara yang penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita tentu tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum pemeriksaan selesai. Tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, harus ditindak tegas,” kata Sukamta.

Selain penegakan hukum, ia mendorong evaluasi terhadap sistem pengawasan internal TNI agar penggunaan fasilitas militer dapat terpantau secara efektif. Ia mempertanyakan bagaimana dugaan aktivitas yang melibatkan puluhan perangkat komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas tanpa terdeteksi.

“Saya kira kasus ini juga perlu menjadi bahan evaluasi pengawasan internal TNI. Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi,” ujarnya.

Sukamta berharap pemeriksaan dilakukan secara terbuka, profesional, dan menyeluruh untuk mengungkap fakta secara jelas. Menurutnya, penanganan yang transparan dan tegas diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI.

“Kami berharap TNI menangani kasus ini secara terbuka dan profesional. Jangan sampai perbuatan orang-orang tertentu mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini dijaga dengan susah payah,” kata Sukamta.