Komisi II DPR RI Nilai Kunjungan Perdana Prabowo ke IKN Bantah Anggapan Proyek Mubazir
IVOOX.id – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, membantah anggapan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek yang tidak bermanfaat.
“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” ujar Rifqi dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Selasa (13/1/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menilai kunjungan Presiden Prabowo ke IKN bukan sekadar agenda seremonial atau peninjauan biasa. Ia menyebut kehadiran Presiden merupakan pesan politik yang kuat sekaligus penegasan dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan ibu kota baru.
“Kita senang, itu pesan politik. Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa Beliau bukan sekadar mengunjungi dan meninjau, tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” ujarnya.
Rifqi menilai kunjungan Presiden ke IKN pada Senin, 12 Januari 2026, menjadi pesan politik kedua dari Prabowo terkait komitmen terhadap ibu kota negara baru. Pesan pertama, menurut dia, telah ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Peraturan Presiden yang diteken pada Juni 2025 tersebut, lanjut Rifqi, secara jelas memberikan dukungan kebijakan agar IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan IKN bukanlah proyek jangka pendek, melainkan agenda strategis nasional yang telah dirancang dengan landasan hukum yang kuat.
Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN merupakan keniscayaan. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Perpres 79/2025 sebagai dasar hukum yang membuat arah kebijakan ini tidak bisa ditarik kembali.
“No point to return (ini titik tanpa balik, red.) bagi kami; dan karena itu, anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp100 triliun, kan. Itu tentu akan sangat mubazir kalau kemudian pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai ibu kota negara,” kata Rifqi.
Ia juga menyinggung rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN yang akan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari strategi taktis pemerintah. Secara politis, Rifqi mengungkapkan bahwa Menteri PANRB Rini Widyantini telah menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa pemerintah telah memiliki strategi pemindahan ASN, termasuk cetak biru kementerian dan lembaga yang akan dipindahkan.
“Tapi tentu mereka harus menunggu restu dari Presiden. Saya kira, setelah Presiden mengecek sendiri tadi malam, mudah-mudahan hal ini bisa segera diputuskan karena kalau tidak, mubazir. Sudah punya rusun untuk 15 ribu orang, tapi belum ditempati,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto tiba di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 12 Januari 2026, sore dalam rangka kunjungan kerja. Helikopter Super Puma yang membawa Presiden mendarat di landasan helikopter di depan Istana Garuda menjelang petang. Kedatangan tersebut menandai dimulainya rangkaian agenda kerja Presiden di ibu kota baru, setelah sebelumnya melakukan kunjungan maraton ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Balikpapan, Kalimantan Timur.
Berhasil Login.....
Gagal Login
Komentar
Edit Komentar
Hapus Komentar
Anda yakin ingin menghapus komentar ?