IVOOX.id – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024. Selain isu utama terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan, Komisi V secara khusus menyoroti kesiapan infrastruktur nasional menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), yang diprediksi kembali memicu lonjakan mobilitas masyarakat.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan infrastruktur, terutama pada sektor darat yang menjadi penopang utama pergerakan masyarakat. Ia menekankan bahwa penyelesaian preservasi jalan nasional harus menjadi prioritas, khususnya di jalur-jalur utama yang kerap mengalami kepadatan tinggi saat libur panjang.

“Dalam waktu dekat kita memasuki periode Natal dan Tahun Baru. Kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum memastikan seluruh infrastruktur, khususnya preservasi jalan, dalam kondisi mantap. Ditjen Bina Marga perlu memastikan kesiapan maksimal jelang Nataru,” ujar Lasarus saat memimpin rapat di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Lasarus juga mengingatkan bahwa lonjakan pergerakan masyarakat pada Nataru kerap setara dengan periode Lebaran. Ia menyinggung pengalaman sebelumnya ketika kemacetan parah membuat Dirjen Perhubungan Darat mundur, sebagai pelajaran bahwa antisipasi dan koordinasi lintas kementerian harus diperbaiki. “Kita pernah mengalami kemacetan ekstrem karena kurangnya antisipasi dan lemahnya koordinasi antar kementerian. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah ekstra seperti penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pengutamaan jalur fungsional, serta kesepakatan mengenai pengaturan angkutan logistik,” ujarnya.

Menurut Lasarus, kemacetan pada periode Nataru merupakan persoalan berulang yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Meski infrastruktur jalan dan jaringan tol bertambah, pola penanganannya disebut belum menunjukkan perubahan yang berarti. “Ini masalah menahun yang selalu kita bahas, tetapi setiap tahun kejadian serupa terus terulang. Hampir tidak ada perubahan berarti dalam pola penanganannya,” katanya.

Komisi V juga menyoroti jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa sebagai rute vital ketika Tol Trans-Jawa mengalami kepadatan. Dengan sejumlah pekerjaan preservasi yang mulai terbuka kembali, Lasarus meminta Kementerian PUPR memastikan jalur tersebut benar-benar siap digunakan saat puncak mobilitas.

“Pantura harus betul-betul siap preservasinya. Meskipun jaringan jalan tol semakin banyak, faktanya ketika pergerakan besar terjadi, tol penuh, arteri juga penuh. Pantura menjadi alternatif utama yang harus benar-benar siap,” ujarnya.