IVOOX.id – Sekitar 400 buruh PT Sanken Indonesia dipastikan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Juni 2025, menyusul keputusan perusahaan untuk menghentikan operasinya di Indonesia dan kembali ke Jepang. Pabrik elektronik yang berlokasi di Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Bekasi, ini sebelumnya telah merumahkan 500 karyawan pada tahun lalu, mengurangi produksi semikonduktor dan beralih ke power supply dengan mayoritas orientasi ekspor ke Jepang.  

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa total sudah 900 buruh kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik ini. "Sebagian besar dari mereka memiliki masa kerja rata-rata 15 tahun dengan usia 30-40 tahun, yang tentu akan sulit mendapatkan pekerjaan baru setelah di-PHK," ujarnya dalam siaran pers yang diterima ivoox.id Minggu (23/2/2025). Ia juga menambahkan bahwa peningkatan jumlah pengangguran akibat gelombang PHK ini semakin memperburuk kondisi yang sebelumnya sudah terjadi di sektor tekstil, garmen, dan sepatu. 

Menurut Said Iqbal, manajemen PT Sanken Indonesia telah menginformasikan rencana penutupan ini sejak setahun yang lalu. "Saat ini, serikat pekerja masih berunding dengan manajemen perusahaan mengenai besaran pesangon dan hak-hak lain yang akan diterima buruh," katanya. Ia menjelaskan bahwa PT Sanken telah menyepakati pesangon sebesar 2,6 kali peraturan undang-undang, tetapi serikat pekerja masih memperjuangkan nilai yang lebih tinggi, mengingat kesulitan buruh mencari pekerjaan baru serta keuntungan besar yang telah diperoleh perusahaan selama puluhan tahun beroperasi di Indonesia. 

Situasi ini dianggap sebagai alarm darurat bagi sektor industri elektronik dan elektrik di Indonesia. "PHK hampir 1.000 buruh PT Sanken Indonesia ini menjadi sinyal kuat bahwa ancaman PHK puluhan ribu buruh di sektor industri elektronik semakin nyata," ujar Said Iqbal. Ia juga menyoroti kasus serupa yang terjadi di PT Yamaha Music Indonesia, yang telah mem-PHK 1.100 buruh di awal tahun 2025 akibat relokasi produksi ke Jepang dan sebagian ke China. 

Selain industri elektronik, sektor otomotif, khususnya pabrikan truk dan dump truk, juga menghadapi ancaman serupa. KSPI mengungkapkan bahwa kebijakan impor yang masif dari China telah mengancam keberlangsungan industri otomotif dalam negeri. "Mobil-mobil truk dan dump truk impor langsung dikirim ke daerah pertambangan besar seperti Morowali dan Konawe, sementara pabrik-pabrik di Indonesia seperti Toyota, Mitsubishi, Hino Motors, dan Isuzu justru terancam merumahkan ribuan buruh akibat persaingan yang tidak sehat," kata Said Iqbal. 

Ia mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi industri nasional dan mencegah PHK massal. "Jika tidak ada tindakan nyata, angka pengangguran akan terus meningkat dan industri nasional akan semakin terpuruk," ujarnya. KSPI juga menuntut evaluasi terhadap kinerja Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menko Perekonomian, yang dianggap gagal melindungi industri nasional dan buruh dari ancaman PHK besar-besaran. 

Untuk menekan pemerintah agar bertindak, Partai Buruh dan KSPI berencana menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia sebelum memasuki bulan Ramadan. "Kami akan terus berjuang agar pemerintah serius dalam menyelamatkan industri nasional dan memastikan buruh tidak menjadi korban kebijakan yang merugikan," kata Said Iqbal.