IVOOX.id – Lebih dari setengah juta orang terpaksa mengungsi ke tempat yang aman di tengah bentrokan perbatasan mematikan antara Thailand dan Kamboja, kata kedua pihak pada Rabu, 10 Desember 2025. 

"Lebih dari 400.000 orang telah dievakuasi ke tempat penampungan yang aman," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Surasant Kongsiri, dalam konferensi pers, menambahkan bahwa lebih dari 700 sekolah telah ditutup, dikutip dari Antara.

"Thailand teguh mendukung perdamaian, tetapi perdamaian harus disertai dengan keselamatan dan keamanan warga negara kita," kata Surasant, menurut rekaman video konferensi persnya.

Pengungsian dilaporkan terjadi di tujuh provinsi perbatasan Thailand.

Kamboja juga melaporkan pengungsian lebih dari 127.000 orang di sisi perbatasannya karena kedua pihak menggunakan persenjataan berat, menurut Khmer Times, sebuah harian Kamboja.

Bentrokan terbaru sejak Senin, 8 Desember 2025, telah menewaskan sembilan warga sipil di Kamboja dan enam tentara Thailand, serta menyebabkan lebih dari setengah juta orang mengungsi di kedua sisi perbatasan, dengan Bangkok menggunakan jet F-16 untuk membombardir tetangga selatannya.

"Seorang tentara Thailand lainnya telah meninggal, sehingga jumlah korban tewas menjadi 6," kata Angkatan Darat Thailand pada Rabu malam, menurut kantor berita Khaosod.

Bangkok mengklaim bahwa pasukan Kamboja menggunakan senjata berat, termasuk roket, untuk menyerang Thailand. Otoritas Kamboja belum secara terbuka mengkonfirmasi jumlah korban di pihak mereka.

Empat puluh enam lainnya terluka di pihak Kamboja, menurut pernyataan dari Kementerian Informasi di platform media sosial AS, Facebook.

Otoritas di kedua sisi perbatasan juga telah menutup sekolah dan beberapa di antaranya telah diubah menjadi tempat penampungan darurat.

"Pertempuran sengit antara pasukan Thailand dan Kamboja berlanjut untuk hari keempat hari ini, dengan pasukan Kamboja melancarkan serangan roket, mortir, dan artileri," lapor Thai PBS, dikutip dari Antara.

Perwakilan Tetap Thailand untuk PBB, Cherdchai Chaivaivid, telah mengirimkan surat resmi kepada Sekjen PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB tentang "serangan militer yang serius dan tanpa provokasi" Kamboja di wilayah Thailand, menurut Thai Enquirer.

Surat tersebut menolak anggapan bahwa Thailand memulai pertempuran, menyebutnya sebagai "disinformasi yang disengaja untuk memutarbalikkan fakta."

Menurut laporan media Kamboja, Fresh News, Kamboja telah menarik atlet dari SEA Games ke-33 pada 2025 di Thailand, dengan alasan kekhawatiran keselamatan.

Media itu juga melaporkan bahwa pihak berwenang Kamboja sedang “mengumpulkan bukti” untuk kemungkinan kasus di Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, sebagai tanggapan atas agresi bersenjata Thailand terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Kamboja.

Kedua pihak saling menuduh sebagai pihak yang memulai bentrokan terbaru, yang melanggar kesepakatan damai yang mereka tandatangani pada Oktober, di hadapan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur.

Washington telah menyatakan "keprihatinan" atas bentrokan mematikan tersebut dan Trump diperkirakan akan berbicara dengan para pemimpin kedua negara.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan bahwa "posisi Thailand tetap pada status quo. Tidak ada gencatan senjata."

Kedua negara tetangga itu memiliki sengketa perbatasan yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan memicu bentrokan berkala, termasuk pada Juli, ketika setidaknya 48 orang tewas. Sekitar 18 tentara Kamboja masih berada dalam tahanan Thailand akibat insiden dalam lima bulan terakhir.

Perbatasan darat tetap ditutup sejak pertempuran pada Juli, membatasi pergerakan lintas batas dan mengurangi perjalanan.

Sekjen ASEAN Desak Gencatan Senjata

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mendesak Thailand dan Kamboja mematuhi gencatan senjata dan menempatkan perdamaian sebagai prioritas, di tengah kembali merebaknya konflik terbuka di perbatasan kedua negara tersebut.

Tanpa menyebut langsung nama pihak yang berseteru, Kao menegaskan bahwa seluruh anggota ASEAN, termasuk Thailand dan Kamboja, berkewajiban menjunjung prinsip Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

“Dasar ini mendorong kita untuk menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai, memperkuat kerja sama, dan memastikan perdamaian dan stabilitas terwujud di wilayah kita,” ujar Sekjen ASEAN saat menyambut Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao di Sekretariat ASEAN Jakarta, Kamis (11/12/2025), dikutip dari Antara.

Kao menyoroti bahwa eskalasi konflik kini menjadi perhatian media kawasan dan global. Situasi tersebut mendorong ASEAN dan para pemimpin dunia untuk mendesak kedua negara agar menghentikan perang.

Terlebih, konflik yang terjadi berdampak langsung pada masyarakat yang tinggal di kedua sisi perbatasan Kamboja dan Thailand, yang sama-sama merupakan anggota ASEAN.

“Sampai mitra eksternal kita, termasuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut mendorong gencatan senjata, deeskalasi ketegangan, dan kembalinya pendekatan dialog dan diplomasi,” kata Kao.

Ia menyampaikan keprihatinan mendalam karena ketegangan tersebut muncul pada momentum penting, yakni setelah ASEAN resmi menerima Timor Leste sebagai anggota penuh dalam KTT ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Oktober lalu.

Kao berharap konflik dapat diselesaikan sepenuhnya melalui cara damai sesuai nilai-nilai ASEAN. “Berikanlah perdamaian peluang,” ujarnya.