IVOOX.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pemicu munculnya penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua salah satu disebabkan persoalan dalam manajemen pemasakan makanan. Menurutnya, selama ini terjadi perdebatan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab memasak makanan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Itu selalu menjadi problem. Entah kelak dimasak oleh mama-mama pihak gereja alias oleh siapa, itu mudah dibicarakan,” kata Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Pigai menekankan bahwa persoalan tersebut semestinya bisa diselesaikan dengan baik, dan yang terpenting adalah program MBG tetap bisa segera berjalan di Papua demi memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solosa menyampaikan bahwa pemerintah daerahnya telah mulai mengimplementasikan program Dapur Sehat sebagai penunjang pelaksanaan MBG di wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa saat ini telah dilakukan pemetaan empat titik Dapur Sehat di Kabupaten Maybrat.

“Dari empat titik ini, dua titik sudah pelepasan dan dua titik sedang kami koordinasikan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keempat dapur tersebut nantinya akan melayani kebutuhan MBG untuk 24 kecamatan atau distrik, 259 kampung, dan satu kelurahan di wilayahnya.

Sementara itu, Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Nurjaeni, menyatakan bahwa pihaknya akan menggandeng para pemangku kepentingan di Papua untuk merespons rumor penolakan terhadap program MBG. Ia mengakui adanya kekhawatiran di kalangan siswa Papua yang menginginkan agar program pendidikan gratis juga diprioritaskan.

“Ini merupakan rumor yang mesti ditangani secara serius,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/2/2025), usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan hibah sebesar 3,34 juta dolar AS (sekitar Rp54,4 miliar) untuk peningkatan kualitas gizi dan pendidikan masyarakat Papua, antara Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan perwakilan UNICEF di Indonesia.

Nurjaeni menyatakan bahwa BGN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat Papua dalam mengedukasi warga dan memastikan bahwa pendidikan gratis juga merupakan bagian dari prioritas pemerintah, seiring dengan pelaksanaan program MBG.