IVOOX.id – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari upaya pembinaan karakter. Dukungan tersebut disampaikan Natalius usai menggelar pertemuan dengan Dedi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, pada Kamis, (8/5/2025).

Menurut Natalius, program yang diinisiasi Dedi selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Ia menilai, pendekatan disipliner seperti pelatihan di barak militer dapat menjadi bagian dari strategi besar nasional dalam membentuk generasi muda yang tangguh secara fisik maupun mental.

"Oleh karena itulah beberapa kebijakan presiden, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kompetensi skill dan sumber daya manusia dan membumikan kebijakan populis dari Sabang sampai Merauke secara masif itu adalah menyiapkan SDM yang unggul dalam masa yang akan datang," ujar Natalius.

Ia menambahkan bahwa langkah yang diambil Dedi menunjukkan sinergi dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam menciptakan SDM berkualitas yang memiliki disiplin dan tanggung jawab sosial. "Oleh karena itu, kami menyambut positif, kami mendapatkan banyak informasi apa yang dilakukan dan apa yang akan ke depan," ujarnya.

Program pengiriman siswa nakal ke barak militer sendiri mulai berjalan sejak Kamis, 1 Mei 2025. Dalam pelaksanaannya, para siswa diangkut menggunakan kendaraan militer dari Menarmed 1/1 Kostrad menuju barak pelatihan militer di Purwakarta. Gubernur Dedi Mulyadi secara langsung memantau jalannya program ini dan meninjau kondisi para siswa di lokasi.

Kebijakan tersebut sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sebagian kalangan memuji inisiatif itu sebagai bentuk pendidikan karakter, sementara sebagian lainnya mengkritisi pendekatan militeristik terhadap anak-anak dan mempertanyakan dampaknya terhadap hak anak.

Meski demikian, dukungan dari Kementerian HAM diharapkan dapat memperkuat legitimasi program tersebut di tengah perdebatan publik, serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendidik generasi muda Indonesia.