IVOOX.id – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua tidak semestinya menjadi objek pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, dana Otsus memiliki dasar historis, politis, dan rekonsiliatif yang berbeda dari anggaran reguler kementerian atau lembaga.

Dalam keterangan persnya, Kamis (9/10/2025), Pigai menilai bahwa dana Otsus merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan tiga daerah tersebut. Ia menyebut Otsus lahir dari hasil perundingan politik serta komitmen rekonsiliasi nasional yang berakar pada semangat keadilan dan kepercayaan antara pusat dan daerah.

“Kementerian HAM memandang bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari hak asasi daerah istimewa, sekaligus perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah pusat,” ujarnya.

Pigai menjelaskan bahwa dana Otsus tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai kebijakan afirmasi positif untuk memperkuat integrasi nasional. Melalui Otsus, negara diharapkan dapat menghormati keberagaman, memperkokoh kohesi sosial, serta menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang tanpa kehilangan identitas dan kekhasan daerahnya.

Ia menilai, pemotongan dana Otsus bisa berdampak serius, bukan hanya dari sisi keuangan, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik. “Pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian di daerah-daerah tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, Pigai meminta agar Menteri Keuangan tidak memperlakukan dana Otsus sebagai anggaran yang dapat dipotong secara seragam, karena posisinya berbeda secara prinsip, fungsi, dan tujuan. “Dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” katanya.