IVOOX.id – Menghadapi arus mudik Lebaran 2026, pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada pengoperasian dan penambahan ruas jalan tol. Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menegaskan pentingnya pembenahan jalan arteri sebagai alternatif yang setara bagi pemudik.

“Menghadapi mudik Lebaran 2026, pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada jalan tol. Dengan perbaikan jalan arteri yang layak, pemudik tak perlu lagi memaksakan diri masuk tol demi mencari kenyamanan yang setara,” ujarnya kepada Ivoox.id Rabu (18/2/2026).

Berdasarkan hasil Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun 2026, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Angka tersebut memang sedikit lebih rendah dibandingkan 2025 yang mencapai 146 juta orang, namun tetap menunjukkan mobilitas dalam skala sangat besar yang terjadi dalam waktu bersamaan.

Mayoritas masyarakat, sekitar 95,27 juta orang atau 66,2 persen, melakukan perjalanan untuk merayakan Idulfitri di kampung halaman. Sementara 27,78 juta orang (19,3 persen) bepergian untuk mengunjungi orang tua atau kerabat. Adapun masyarakat yang tidak mudik umumnya memilih berlibur di dalam kota (34,40 juta orang atau 23,9 persen) serta mempertimbangkan kendala biaya (32,96 juta orang atau 22,9 persen).

Dari sisi moda transportasi, mobil pribadi masih menjadi pilihan utama dengan 76,24 juta orang (52,98 persen). Untuk angkutan umum, bus menjadi moda terpopuler dengan 23,34 juta penumpang (16,22 persen). Dari total pengguna mobil pribadi, 50,63 juta orang atau 66,40 persen memilih melintasi jalan tol, sehingga potensi kepadatan tinggi sulit dihindari.

Menurut Djoko, persoalan utama bukan sekadar menambah panjang tol. “Solusi kuncinya bukan lagi sekadar menambah tol, melainkan membenahi jalan arteri agar pemudik punya pilihan jalur alternatif yang setara, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan,” ujarnya.

Sejumlah ruas diprediksi kembali menjadi titik terpadat, di antaranya Tol Jakarta–Cikampek dengan proporsi 16,30 persen atau sekitar 8,25 juta kendaraan. Kepadatan juga terjadi di Jakarta–Cikampek II Elevated (Layang MBZ) sebesar 15,10 persen (7,64 juta kendaraan) serta Tol Dalam Kota Jakarta sebanyak 14,20 persen (7,19 juta kendaraan). Sementara itu, Tol Trans-Jawa masih menjadi jalur favorit sejak 2019 karena dianggap paling cepat.

Meski ada tambahan jalan tol fungsional sepanjang 120,76 kilometer pada 2026, termasuk Tol Jakarta–Cikampek II Selatan dan Tol Probolinggo–Banyuwangi, Djoko mengingatkan bahwa kapasitas infrastruktur tetap terbatas. “Jalan tol maupun arteri di Jawa tidak dirancang untuk lonjakan volume ekstrem saat Lebaran. Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas yang matang menjadi kunci utama,” katanya.

Ia menambahkan, kemacetan saat mudik hampir pasti terjadi, sehingga fokus kebijakan seharusnya pada pengendalian arus dan keselamatan. “Masyarakat memilih jalan tol demi kenyamanan dan keamanan, meski risiko macet tetap tinggi saat mudik. Sebaliknya, jalur alternatif menuntut kewaspadaan ekstra akibat padatnya sepeda motor serta minimnya rambu dan penerangan jalan,” ujarnya.

Djoko juga mengingatkan pemudik agar disiplin dalam berkendara. “Jika terjadi kerusakan kendaraan berhenti di jalur kiri dan segera menghubungi pusat pelayanan petugas untuk meminta bantuan. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima dengan BBM terisi penuh atau keterisian baterai mencukupi,” katanya.

Ia turut menyoroti pentingnya optimalisasi jalur arteri seperti Pantura dan Pansel sebagai opsi rasional ketika tol mengalami kepadatan ekstrem. Selain itu, penguatan fasilitas rest area, penambahan toilet terutama bagi perempuan serta penyediaan SPKLU untuk kendaraan listrik harus menjadi perhatian Badan Usaha Jalan Tol.

Terkait rekayasa lalu lintas, Djoko meminta evaluasi kebijakan satu arah (one way) dan contraflow agar tidak menimbulkan risiko kecelakaan. Ia menekankan perlunya sosialisasi masif, pengetatan pembatas jalan, serta penyediaan safety car dan kendaraan darurat guna mengantisipasi insiden di lapangan.