IVOOX.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menyempurnakan regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini diambil untuk mengatasi berbagai hambatan yang membuat KUR sulit diakses oleh masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta pekerja migran.  

“Kesulitan akses inilah yang akan kami ubah dan sempurnakan, agar KUR benar-benar bisa dinikmati oleh UMKM, pekerja migran, dan koperasi. Dengan begitu, sasaran pemberdayaan masyarakat dapat tercapai,” ujar Muhaimin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/12/2024). 

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menekankan pentingnya pembiayaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, perlu ada "revolusi" dalam pelaksanaan KUR untuk memastikan program ini benar-benar bermanfaat. 

“KUR harus disederhanakan standarnya agar tidak menyulitkan masyarakat. UMKM pada dasarnya sangat bertanggung jawab terhadap pinjaman mereka. Sayangnya, banyak yang akhirnya memilih rentenir karena prosesnya lebih mudah, meskipun bunganya terlalu tinggi,” ujarnya. 

Pemerintah, lanjut Muhaimin, akan terus memperbaiki regulasi terkait KUR dan mempertimbangkan pembuatan skema pembiayaan baru jika diperlukan. Usulan ini, katanya, memerlukan dukungan dan persetujuan dari Presiden agar dapat diimplementasikan. 

“Skema baru ini harus benar-benar membantu masyarakat yang ingin memanfaatkan KUR, terutama mereka yang berjuang di sektor UMKM dan para pekerja migran,” katanya. 

Pernyataan ini disampaikan Muhaimin setelah rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat bersama sejumlah menteri terkait. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam memberantas kemiskinan ekstrem dan mendorong kemandirian ekonomi. 

Langkah penyempurnaan regulasi KUR ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan dan mempercepat pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.