IVOOX.id – Pemerintah Indonesia menyatakan tengah memantau secara seksama perkembangan situasi konflik antara Kamboja dan Thailand, khususnya terkait keberadaan dan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di kedua negara tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan seluruh WNI dalam kondisi aman dan terpantau.

“Kami sebisa mungkin menghindari untuk menyampaikan pendapat yang itu berkenaan dengan politik atau kejadian di negara yang lainnya,” kata Prasetyo, dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025), dikutip dari Antara.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk.

Langkah tersebut mencakup pemantauan langsung terhadap situasi di lapangan, pembukaan saluran komunikasi dengan para WNI, serta penyampaian informasi penting terkait keamanan mereka.

“Tapi, yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan warga negara yang tinggal di sana itu aman. Jika terjadi sesuatu, itu sudah kita siapkan mitigasi-mitigasinya,” ujarnya.

Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar segala langkah mitigasi disiapkan secara matang.

Pemerintah berharap eskalasi konflik tidak meningkat lebih jauh, karena dampak dari konflik tersebut bukan hanya bersifat regional, tetapi juga berpotensi mempengaruhi situasi global, termasuk Indonesia.

“Tentunya, kita tidak berharap eskalasi akan meningkat, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita,” tegas Mensesneg.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau Warga Negara Indonesia (WNI) di negara itu untuk mencermati perkembangan kondisi keamanan di tengah eskalasi kondisi keamanan di perbatasan Thailand dan Kamboja.

"Mencermati perkembangan kondisi keamanan dari sumber-sumber resmi dan mengikuti instruksi Pemerintah setempat," kata KBRI Bangkok, dalam keterangan di akun media sosial resmi mereka di Instagram, @indonesiainbangkok, pada Kamis (24/7/2025), dikutip dari Antara.

Warga negara Indonesia juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, tetap tenang, tidak panik, dan menghindari perjalanan ke perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

Bagi WNI yang menetap di Thailand lebih dari enam bulan, mereka diimbau untuk melaporkan diri melalui portal Peduli WNI: www.peduliwni.kemlu.go.id.

"Lapor Diri memudahkan kami untuk berkomunikasi dalam keadaan darurat. Laporkan keberadaanmu sekarang juga!," kata mereka.

Sementara itu, jika ada WNI yang memerlukan bantuan darurat atau mengetahui adanya informasi WNI yang terkena dampak eskalasi, mereka diimbau untuk menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok pada nomor +66 92-903-1103.

Imbauan serupa dilayangkan Kedutaan Besar RI (KBRI) Phnom Penh agar seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menghindari atau membatasi perjalanan ke wilayah terdampak konflik di Kamboja.

“KBRI Phnom Penh mengimbau agar seluruh WNI untuk tetap tenang, waspada, dan tidak panik,” menurut akun Instagram resmi KBRI Phnom Penh @indonesiainphnompenh yang dipantau dari Jakarta, Kamis (24/7/2025) malam, dikutip dari Antara.

Menurut KBRI Phnom Penh, telah terjadi eskalasi konflik antara Kamboja dan Thailand di wilayah perbatasan di Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear, Kamboja, pada 24 Juli 2025.

Pihak KBRI meminta agar seluruh WNI untuk mengikuti perkembangan konflik dari sumber-sumber resmi, baik dari otoritas Kamboja, media terpercaya atau media resmi KBRI Phnom Penh.

KBRI Phnom Penh juga meminta agar seluruh WNI untuk melakukan lapor diri di portal Peduli WNI yaitu www.peduliwni.kemlu.go.id agar data diri tervalidasi dan mempermudah komunikasi dengan pihak KBRI.

Jika membutuhkan bantuan, para WNI diharapkan untuk segera menghubungi hotline KBRI Phnom Penh di nomor +855 12 813 282 dan di nomor +855 61 844 661 untuk hal terkait kekonsuleran.

Eskalasi bentrokan terjadi antara pasukan kedua negara di perbatasan Thailand dan Kamboja, yang diawali dengan baku tembak antara pasukan darat di wilayah sengketa pada Kamis, 24 Juli 2025.

Terdapat korban tewas dan luka-luka di kedua pihak, termasuk warga sipil.

Ketegangan bermula dari bentrokan pada 28 Mei antara tentara Thailand dan Kamboja di zona netral yang disengketakan, yang disepakati dalam Nota Kesepahaman tentang Survei dan Demarkasi Batas Darat, salah satu dari lima bagian perbatasan yang belum terselesaikan.

Sejak kejadian tersebut, Thailand telah menempatkan sisi perlintasan perbatasan di bawah pengawasan militer, mengurangi jam operasional, dan memperketat langkah-langkah keamanan.

Konflik yang telah berlangsung selama hampir satu abad antara Thailand dan Kamboja mengalami eskalasi serius. Thailand menutup perbatasannya, sementara Kamboja memutuskan hubungan diplomatik dengan menuduh Thailand menggunakan kekuatan berlebihan.

Situasi itu dilatarbelakangi konflik perbatasan kedua negara dimulai sejak Juni 2008 akibat sengketa terhadap Kuil Preah Vihear yang terletak antara distrik Kantharalak di provinsi Sisaket dan distrik Choam Khsant di provinsi Preah Vihear. Thailand mengklaim demarkasi belum selesai untuk wilayah luar kuil.