iVooxid, Pandeglang - Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, menargetkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Pada tahun ini kami memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Pada tahun depan, kami targetkan bisa lebih baik lagi dan memperoleh WTP," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Aah Wahid Maulany pada acara Bimtek Pengelolaan Aset di Pandeglang, Rabu (21/9/2016).

Berbagai upaya dilakukan guna merealisasikan target tersebut, di antaranya melakukan pengelolaan aset dengan baik.

"Kami juga menyelesaikan temuan BPKP Banten terkait dengan pengelolaan aset oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ujarnya.

Terkait dengan kendaraan yang belum bisa dihadirkan pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ke depan harus dihadirkan semua dan tidak ada alasan untuk tidak bisa hadir.

"Kami akan upayakan untuk dihadirkan semua walaupun ada kendaraan yang dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan agar aset ini tertata dengan baik," katanya.

Aah mengatakan bahwa Pemkab Pandeglang akan konsen melakukan pembenahan terkait dengan pengelolaan aset, baik dari aplikasi maupun sumber daya manusianya.

"Kami sudah punya aplikasi untuk pengelolaan aset agar semua SKPD terkoneksi dengan aplikasi tersebut sehingga ada koordinsai dengan pengawasan secara langsung," ujarnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kurnia Satriawan menjelaskan bahwa tujuan bimtek untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepala SKPD serta pengurus barang mengenai pengelolaan barang daerah.

"Dengan adanya bintek ini pemahaman SDM terkait dengan pengelolaan aset daerah akan meningkat," katanya. (ant)