IVOOX.id - Seiring dengan peringatan 50 tahun Peristiwa Malari di Indonesia, Amnesty International Indonesia mengungkapkan keprihatinan terhadap minimnya perubahan dalam respons negara terhadap aksi protes dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa peristiwa Malari yang terjadi 50 tahun lalu harus diingat sebagai momen tragis dan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak warganya.

Usman Hamid mengingatkan bahwa respons negara terhadap peristiwa Malari, yang melibatkan kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembredelan media massa, merupakan pelanggaran HAM serius. "Lima puluh tahun berlalu, sayangnya pilihan represif serupa masih terjadi di negara ini," kata Usman Hamid dalam keterangan resminya Rabu (17/1/2024).

Ia merinci beberapa kasus terkini, termasuk penangkapan dan kekerasan aparat terhadap warga sipil dalam aksi protes di Nagari Air Bangis, Dago Elos, Rempang, serta aksi protes mahasiswa di Makassar dan Jakarta pada Oktober lalu.

Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 melibatkan ribuan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menentang kunjungan PM Jepang Kakuei Tanaka dan mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Soeharto yang dianggap terlalu berpihak pada investasi asing. Mahasiswa menyerukan tiga tuntutan, yaitu menurunkan harga, membubarkan lembaga Asisten Pribadi Presiden, dan mengadili koruptor.

Amnesty International mencatat bahwa respons negatif dari aparat keamanan, berupa penembakan dan penangkapan, menyebabkan setidaknya 13 orang tewas dan 770 orang ditangkap sewenang-wenang.

Kasus ini menjadi dasar bagi rezim Orde Baru untuk membungkam mahasiswa yang dianggap sebagai penggerak peristiwa, dengan menahan sejumlah tokoh, termasuk politisi, akademisi, aktivis HAM, dan pengacara. Beberapa di antaranya baru dibebaskan setelah dua setengah tahun.

Usman Hamid menekankan bahwa peristiwa Malari bukan hanya catatan hitam dalam sejarah, tetapi juga pelanggaran HAM yang harus diusut tuntas. Amnesty International Indonesia memperingatkan negara untuk tidak melanggengkan tindakan represif dan kesewenang-wenangan aparat terhadap mereka yang kritis terhadap kebijakan negara.

Peringatan ini merupakan panggilan untuk menegakkan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di Indonesia.