IVOOX.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengingatkan pesan-pesan penting Presiden Joko Widodo yang harus diselesaikan pada tahun 2024 dalam audiensi bersama para Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Dua pesan penting tersebut adalah upaya pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia yang bias berdampak pada banyak hal, salah satunya kekuatan SDM. 

Pesan berikutnya yang tidak kalah penting adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan selesai pada tahun 2024.

“Dua hal penting perintah presiden yang harus tuntas pada tahun 2024. Pertama adalah penyelesaian angka stunting yang harus selesai pada tahun 2024 nanti. Angka stunting harus ditekan untuk menurunkan prevalensi hingga 14 persen pada tahun 2024. Hal ini juga bisa dilaksanakan salah satunya dengan memanfaatkan dana desa. Hal ini tentu bermanfaat diantaranya untuk kemajuan SDM kita karena agama dan kitab apapun memerintahkan kita untuk sekolah,” tegas Sekjen Taufik Madjid.

“Kedua pengentasan kemiskinan ekstrem. Kurang lebih ada 10 juta jiwa yang masih di bawah kemiskinan ekstrem, ini harus selesai pada 2024. Orang miskin ekstrem harus dibantu salah satunya dengan dana desa. Mereka harus dibantu negara dan daerah yang tentu saja semua didasarkan pada data. Kebutuhannya mengacu pada data SDGs Desa,” tambahnya.

Angka prevalensi stunting tahun 2021 masih sebesar 24,4 persen yang artinya melebihi standar 20 persen yang ditetapkan WHO. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk dapat menurunkan 10 persen dari angka prevalensi saat ini.

Dalam mencapai target tersebut Sekjen Taufik Madjid yakin setiap daerah mampu melampauinya dengan kerja keras dan cerdas dari setiap aktor pembangunan di desa. 

“Untuk mencapai ini tinggal bagaimana kita mendesain pembangunan ini. Presiden membangun Indonesia mulai dari desa, memperkuat pembangunan dari desa. Ini cara pandang baru, episentrum baru nasional yang dimulai dari desa. Leadernya ya pak kades, aparat desa, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, semua harus berkolaborasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, setiap kepala desa serta jajarannya diminta untuk kreatif dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki desa. Hal ini harus seimbang sebagaimana ditingkatkannya sumber daya manusia dengan berbagai upaya oleh pemerintah tanpa meninggalkan kearifan lokal sebagaimana dijelaskan dalam SDGs Desa no 18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

“Sumber daya alam dimiliki oleh desa insya Allah sumber daya manusianya juga bisa lebih kreatif. Dana desa ada, dana APBDes juga. Bantuan dari provinsi juga ada bahkan Kementerian Lembaga juga ada. Kementerian pertanian ada, Kementerian perdagangan, Kementerian PUPR juga sebagian ada di desa dan semua berkolaborasi. SDA, SDM, dan modernitas ini jangan sampai melupakan kearifan lokal. Rumah adat harus dijaga betul. Desa ini pastinya juga mempunyai pangan yang sehat, air jernih, dan udara yang segar,” kata Sekjen Taufik Madjid.

Hadir dalam audiensi, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito, Wakil Ketua Apdesi Pusat Joram Uang, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Halmahera Barat.