IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto siap menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 sehingga tidak ada lagi pengusaha penggilingan padi yang membeli gabah petani di bawah harga tersebut.

Bagi Presiden, petani sebagai produsen utama pangan harus sejahtera sehingga ketentuan HPP gabah Rp6.500 mutlak dipatuhi seluruh pihak.

“Harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tetapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha dan konsumen,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2/2025), dikutip dari Antara.

Presiden kemudian menekankan Indonesia tidak akan sembarangan menggunakan prinsip pasar bebas. Prabowo melanjutkan negara lain ada yang mampu menjalankan ketentuan itu sehingga Indonesia pun harus bisa menjadikan petani sejahtera dan mewujudkan swasembada pangan.

“Prinsip pasar iya, tetapi tidak boleh seenaknya,” kata Presiden.

Presiden Prabowo datang mendadak ke Kantor Kementerian Pertanian untuk mendengar langsung laporan pelaksanaan program swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan beberapa kemajuan pelaksanaan program, termasuk produksi padi yang meningkat dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Kenaikan produksi padi itu, menurut Amran, tertinggi jika dibandingkan dengan periode 3 tahun terakhir.

Selepas mendengar laporan Menteri Pertanian, Presiden menekankan pangan merupakan masalah kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa.

“Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman. Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta Merah Putih, dengan patriotisme yang tinggi setia kepada tujuan ini,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan.

Presiden pun memerintahkan bagi pengusaha-pengusaha yang tidak mau tunduk dengan kebijakan pemerintah untuk menutup usahanya.

“Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival,” kata Presiden.

Ia juga meminta Polri dan TNI membantu kepala Dinas Pertanian se-Indonesia mengawasi pengusaha penggilingan padi agar mereka tunduk kepada kebijakan pemerintah agar membeli gabah dari petani seharga Rp 6.500 per kilogram.

“Di sini ada kepala Dinas Pertanian seluruh Indonesia, ada dandim (komandan distrik militer), ada Kepolisian. Nanti saya minta dibantu di daerah-daerah untuk mengawasi penggilingan-penggilingan padi itu,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo datang mendadak ke Kantor Kementerian Pertanian dan langsung menggelar rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta pejabat-pejabat lain yang terlibat dalam program swasembada pangan pemerintah.

Pada kegiatan itu, Presiden juga menerima laporan dari Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso. Dia menyampaikan ada beberapa kasus harga gabah yang dibeli di atas Rp 6.500, tetapi ada juga kasus-kasus tertentu yang harga gabahnya di bawah Rp 6.500.

“Mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendaman dan sebagainya Bapak Presiden. Ini berdasarkan laporan teman-teman dari seluruh Indonesia,” kata Sutarto kepada Presiden, dikutip dari Antara, Senin (3/2/2025).

Bapanas Patok Harga Gabah Rp 6.500

Terpisah, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah berkomitmen menjaga harga gabah kering panen (GKP) guna mendorong petani untuk terus berproduksi, sehingga Indonesia dapat mencapai swasembada pangan.

"Kita mesti yakin bahwa Indonesia pasti bisa mencapai swasembada pangan. Maka salah satu kebijakan yang perlu diperkuat adalah kebijakan harga. Pemerintah ingin mendorong petani kita terus berproduksi," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam diskusi panel yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Dia menyampaikan bahwa pencapaian swasembada pangan utamanya komoditas beras, telah diteguhkan pemerintah melalui penetapan kebijakan harga.

Dengan kepastian harga tersebut dapat semakin mendorong intensi petani meningkatkan aktivitas produksinya. Pemerintah berkomitmen kuat untuk menjaga harga GKP di tingkat petani.

Dia menuturkan bahwa Bapanas sudah mengeluarkan kebijakan harga GKP di tingkat petani Rp 6.500 per kilogram.

"Ini poin penting. Pemerintah memastikan petani memperoleh harga yang wajar dan relatif bisa menguntungkan. Kita sudah hitung dan ini menguntungkan petani, jadi harus benar-benar dirasakan sedulur petani," ujar Ketut.

Ketut menyebutkan dalam rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2024 petani perorangan tanaman padi yang memanen sendiri memiliki rata-rata nilai produksi Rp26,3 juta dengan biaya produksi Rp15,2 juta.

Dengan itu, pendapatan petani perorangan tanaman padi dapat memperoleh di kisaran Rp11,082 juta atau 72,49 persen dari biaya produksi. Rata-rata itu dicapai dengan produktivitas sebanyak 46,35 kuintal per hektare.

Sementara sepanjang tahun 2024, rata-rata harga GKP di tingkat petani sebagaimana yang dihimpun BPS berada di kisaran Rp6.425 per kilogram (kg). Secara historis, rata-rata harga GKP terendah berada pada April dengan Rp5.686 per kg dan tertinggi pada Februari dengan Rp7.261 per kg.

Berkaca dari itu, lanjutnya, melalui langkah penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kg yang dimulai 15 Januari 2025, pemerintah optimis dapat melindungi dan menjaga kesejahteraan petani.

Lebih lanjut, Ketut menerangkan bahwa perpanjangan peran pemerintah melalui Bulog juga harus dapat menyentuh petani.

"Kenapa kita tetapkan harga GKP? Harapannya itu supaya Bulog langsung berinteraksi dengan petani dan bisa potong rantai distribusinya," ucapnya.

Ia berharap Bulog terjun langsung ke petani, sehingga petani merasakan dan mendapatkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Tatkala harga di bawah Rp 6.500, Bulog mesti cepat serap sesuai HPP. Sekali lagi, pemerintah itu mengupayakan mengangkat harga dan nyaman bagi petani," jelas Ketut.