IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka pada Senin, 24 November 2025, untuk mendapatkan laporan terbaru terkait stabilitas inflasi dan perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Tito menyampaikan bahwa inflasi nasional saat ini berada pada angka 2,86 persen secara year-on-year dan 2,1 persen secara year-to-date. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan situasi yang cukup terkendali. “Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Salah satu komoditas yang selama ini menjadi perhatian adalah beras. Tito memastikan kondisinya membaik. Harga beras disebut sudah keluar dari daftar pangan bermasalah dan menunjukkan tren positif. Ia menjelaskan bahwa semakin banyak daerah yang mencatat penurunan harga, sementara daerah yang mengalami kenaikan tinggal sedikit. “Dan itu sudah dicover dengan baik saya kira oleh Menteri Pertanian Pak Amran, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian juga Bulog bekerja sama dengan teman-teman Pemda,” katanya.

Walau begitu, Tito tetap mengingatkan adanya kenaikan harga pada bawang merah, cabai, serta sedikit kenaikan pada telur ayam ras. Ketiga komoditas ini perlu dipantau secara khusus karena berkaitan erat dengan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan kestabilan harga bahan pangan.

Dalam pertemuan tersebut, Tito juga memaparkan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang selalu menjadi perhatian Presiden. Ia menyoroti daerah dengan pertumbuhan tertinggi seperti Maluku Utara, tetapi juga menjelaskan penyebab kontraksi ekonomi di Papua Tengah. “Saya sampaikan, beliau tanya kenapa penyebabnya, di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya di mana produksinya mereka menjadi tertahan. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8%,” ujarnya.

Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Mendagri juga melaporkan realisasi pendapatan dan belanja daerah hingga 23 November 2025. Dari 552 daerah, rata-rata pendapatan telah mencapai 82 hingga 83 persen, sedangkan realisasi belanja baru berada di kisaran 68 persen. “Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75%, 80% gitu,” katanya.

Tito turut menyampaikan berbagai isu strategis lain, termasuk progres program pemerintah dan dukungan terhadap Komite Percepatan Pembangunan Papua. Ia meminta Presiden untuk dapat menerima para pemangku kepentingan dari wilayah tersebut. “Saya minta kepada Bapak Presiden berkenan untuk menerima mereka, sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para kepala daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan,” ujarnya.