IVOOX.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah hingga Juli 2024 sudah mencapai Rp 1.170,8 triliun, termasuk untuk subsidi/kompensasi kepada Pertamina dan PLN. 

"Di pusat kita sudah membelanjakan Rp 1.170,8 triliun, ini artinya 47,5% dari pagu yang ada di dalam undang-undang kita," kata Menteri Keuangan. Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Sri Mulyani merinci belanja pemerintahan ini terdiri dari belanja Kementerian /Lembaga (K/L) dan belanja non K/L. Menurutnya dari Rp1.170,8 triliun sebanyak Rp 588,7 triliun digunakan untuk belanja K/L termasuk dukungan pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bansos, sarpras, hankam dan pembangunan infrastruktur. Kemudian belanja non K/L sebesar Rp582,1 triliun termasuk realisasi subsidi atau kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Sri Mulyani mengatakan untuk kompensasi ke Pertamina dan PLN sudah dibayarkan baik untuk anggaran 2023 maupun quartal pertama 2024.

"Belanja non KL kita itu yang Belanja BUN ada Rp 582,1 triliun, yang sudah kita belanjakan ini artinya 52,3% dari total pagu yang ada, apa saja yang ada di dalam BUN ini? belanja untuk subsidi kompensasi, yang menerima itu yang terbesar adalah Pertamina dan PLN," ujarnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, dari total realisasi belanja pemerintah hingga Juli 2024, sebanyak Rp 872 triliun atau setara 74,5% dinikmati secara langsung oleh masyarakat melalui pemberian bantuan subsidi. Mulai dari perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, keterjangkauan energi, pertanian dan UMKM.

"Dari Rp 1.170 triliun itu Rp 872,8 atau 74,5% itu langsung masyarakat menikmati langsung ya artinya itu directly masyarakat bisa menikmati," katanya.