IVOOX.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa rekapitulasi suara hasil Pilkada Serentak 2024 belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah keamanan dan dinamika lokal di sejumlah wilayah di Tanah Papua. Ketua KPU RI, Mochamad Afiffuddin, menyatakan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan KPU daerah untuk menangani situasi tersebut.  

"Sampai hari ini kami masih berusaha dan berkomunikasi intensif dengan teman-teman KPU, terutama di beberapa provinsi," ujar Afif dalam konferensi pers di Gedung KPU RI Jakarta Pusatpada Jumat (13/12/2024). 

Afif menjelaskan bahwa beberapa daerah menghadapi tantangan serius, termasuk intimidasi dan kekerasan terhadap petugas. Wilayah yang belum menyelesaikan rekapitulasi meliputi Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua, Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua Pegunungan, serta Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Paniai di Provinsi Papua Tengah. 

"Masalah keamanan di sana masih berlangsung. Kami telah membahas dan menuangkan alternatif-alternatif dalam surat resmi yang sudah diberikan. Keselamatan petugas menjadi prioritas utama," katanya. 

Afif juga mengonfirmasi adanya laporan terkait penyekapan petugas saat bertugas di lapangan. Ia meminta semua pihak terkait untuk menahan diri agar tidak memicu kekerasan selama proses rekapitulasi berlangsung. 

"Berita seputar teman-teman disekap dan seterusnya juga ada dalam proses-proses itu," ujarnya. 

KPU saat ini berkoordinasi intensif dengan TNI, Bawaslu, dan saksi pasangan calon untuk memastikan proses tetap berjalan lancar. Jika kondisi keamanan di daerah tertentu tetap tidak kondusif, KPU mempertimbangkan untuk memindahkan proses rekapitulasi ke lokasi yang lebih aman. 

"Dengan pertimbangan keamanan dan berkomunikasi dengan pihak terkait, kami menyarankan agar proses rekapitulasi dipindahkan ke daerah yang lebih aman jika situasi tidak memungkinkan," katanya. 

KPU menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan rekapitulasi suara secara transparan dan akuntabel meski menghadapi berbagai tantangan di wilayah yang rawan konflik.