IVOOX.id, Jakarta - Mewujudkan masyarakat papua yang sejahtera dan merata terus diupayakan oleh pemerintah. Komitmen terhadap program percepatan pembangunan papua harus memiliki nafas yang panjang, menembus batas periode kepemimpinan negara ini. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia papua menjadi mutlak dilakukan. 

Namun, pemerintah juga memandang komunikasi publik perlu dibangun secara baik untuk memastikan terciptanya stabilitas dalam percepatan pembangunan papua.

Wakil ketua Satuan Tugas (satgas) Komunikasi Publik Percepatan Pembangunan Papua, Maroli J Indarto mengungkapkan satgas ini dibentuk dalam rangka membangun komunikasi publik yang berkelanjutan di tanah papua, ini penting untuk mendorong masyarakat papua menjadi subjek, bukan menjadi objek percepatan pembangunan bumi cendrawasih.

“Kami ingin membangun komunikasi publik yang sehat, jadi tidak terkesan membungkam, tapi merangkul dan membangun kesadaran. Dalam setiap proses pembangunan pasti ada tantangannya, dan kami tidak ingin masyarakat papua melihat tantangan dari sisi positifnya. Untuk itu Satgas Komunikasi, pertama-tama mencoba mendefinisikan apa itu krisis” ? urai Marroli.

Menurut Wakil Ketua Satgas yang juga Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Kominfo, Situasi dianggap sebuah krisis jika terjadi peristiwa atau insiden signifikan yang mengganggu, atau berpotensi mengganggu situasi normal yang lazim berlaku di seluruh wilayah Papua. 

“Jadi tim ini memiliki indikator-indikator dalam menetukan terjadi krisis dalam komunikasi terkait isu papua. Pemberitaan dan penyebaran informasi negatif seputar Papua yang berdampak terhadap citra Papua dan NKRI, Situasi atau keadaaan yang mengganggu stabilitas politik dan sosial di wilayah Papua, Situasi atau keadaan yang membahayakan kegiatan warga sipil di wilayah Papua. Jadi tidak semua isu dianggap krisis, kita tetap harus memelihara dialektika didalam masyarakat papua”, jelas Marroli.

Distrupsi teknologi informasi, merupakan tantangan tersendiri dalam komunikasi publik di tanah papua. Tingkat literasi komunikasi dan digital memang bukan lah hal yang mudah untuk diatasi. Krisis komunikasi timbul diakibatkan informasi yang diterima salah atau tidak sesuai. Bahkan terkadang media arus utama ikut menjadi timbulnya krisis ini.

“Terkadang situasinya memang bukan karena sengaja informasi yang tidak lengkap ini tersebar. Tapi lebih karena ketersediaan informasi ini yang memang sulit didapatkan. Untuk itu Pedoman Protokol Komunikasi Krisis ini didesain untuk merespon krisis dengan menyediakan informasi yang benar secara cepat dan komperhensif, dan tim ini akan mendorong para pihak yang berkompeten untuk segera berbicara agar isu yang tidak benar tidak tersebar liar”, tegas beliau.

Masyarakat papua mempunya hak untuk dilindungi, untuk hidup tenang, dan medapatkan informasi yang benar tentang lingkungannya. Satgas Komunikasi Publik Percepatan Pembangunan Papua adalah sebuah ikhtiar dalam mewujudkan stabilisasi untuk mendukung percepatan pembangunan papua

“Kami ingin menciptakan ruang komunikasi yang sehat untuk masyarakat papua. Negara harus melindungi masyarakat papua di ruang komunikasi, untuk menciptakan rasa aman sehingga stabilitas pembangunan papua dapat terwujud”. tutup Maroli.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk Satuan Tugas Komunikasi Publik Percepatan Pembangunan Papua yang diketuai oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi, Kominfo. Anggotanya terdiri lintas kementerian dan lembaga terkait. Harapannya krisis komunikasi dapat segera direspon, dengan menembus batas birokrasi antar kementerian dan lembaga, sehingga informasi yang komperhensif dapat segera disebarkan ke masyarakat.