IVOOX.id – Sembilan Fraksi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikap dukungan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 44,2 triliun di tahun 2025 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mengutip Antara, dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam, sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Sarmuji menerima usulan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam RDP tersebut, Sarmuji dari Partai Golkar menyatakan banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN sebesar Rp 44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI itu.

Salah satunya, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

"Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji, mengutip Antara.

Hal senada diungkapkan wakil dari fraksi PDIP Haris Turino yang menyadari deviden yang diberikan BUMN kepada negara Rp 279,7 triliun selama tahun 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya Rp 226,1 triliun.

"Selain menyumbangkan deviden kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," ujar Haris, mengutip Antara.

Dukungan juga dilayangkan dari Fraksi PKB. Melalui juru bicara PKB Tommy Kurniawan, partainya ingin PMN 2025 dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan- perusahaan BUMN.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan penggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN," kata Haris.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa PMN untuk memastikan agar ke depan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ada kebingungan. Pengajuan PMN tersebut untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah memperkuat modal serta restrukturisasi.

"PMN itu 90% penugasan. Nah ini ya kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick, dikutip dari Antara.

Erick didampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan jajarannya menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI. Erick dan rombongan tiba sekitar pukul 19.16 WIB.

Menurut Erick kontribusi BUMN ke negara melalui dividen semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Mei 2024, ia menyebut deviden mencapai sekitar Rp 56,7 triliun.

"Mengenai ini kan nomor satu dividen kita ke negara sudah masuk bulan Mei ini Rp 56,7 triliun kalau enggak salah dari yang kita harapkan di Rp 80 triliun lebih. Nah tahun depan kita juga akan memberikan dividen Rp 85 triliun lebih," katanya.

Berikut PMN dan nilai besaran yang diusulkan Erick Thohir.

1.      PMN terbesar akan diperoleh PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 13,86 triliun dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3

2.      PMN PT ASABRI (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan

3.      PT PLN (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka Program Listrik Desa

4.      PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diusulkan PMN senilai Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR

5.      PMN untuk PT Pelni (Persero) senilai Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru

6.      PMN untuk PT Bio Farma (Persero) senilai Rp 2,21 triliun dalam rangka capex fasilitas baru

7.      PT Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp 2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya

8.      PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp 2 triliun

9.      PT Len Industri (Persero) Rp 2 triliun

10.  PT Danareksa (Persero) Rp 2 triliun

11.  PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.

12.  PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 1,62 triliun dalam rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah

13.  PT PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.

14.  Perum Damri Rp 1 triliun

15.  Perumnas Rp 1 triliun

16.  PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.