IVOOX.id - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengaku tidak keberatan dengan usulan pemerintah yang mensyaratkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam pembelian gas ukuran 3 kilogram. 

Namun proses pembelian jangan berbelit-belit dan jangan sampai fokus pengawasan hanya ketat di tingkat konsumen, padahal di tingkat agen dan pangkalan justru rawan penyimpangan. 

"Saya setuju dan saya kira masyarakat juga tidak keberatan dengan penggunaan syarat tersebut. Tapi prosesnya jangan jadi berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat," ujar Mulyanto, saat dikonfirmasi, Minggu (24/12/2023).

Selain itu Mulyanto berharap dengan persyaratan KTP bakal semakin jelas tergambarkan siapa pengguna gas melon 3 kilogram tersebut. Dengan sistem ini akan terdata siapa yang membeli secara berlebihan dan mencurigakan. Sehingga penggunaan KTP ini akan membantu dalam aspek pengawasan, agar distribusi gas melon 3 kilogram semakin tepat sasaran. 

Kendati demikian, kata Mulyanto, pengawasan tetap harus diperketat bukan hanya di tingkat pembeli atau pengecer tersebut. Kemudian yang lebih penting juga dilakukan di tingkat agen dan pangkalan.

Karena penyimpangan seringkali terjadi di tingkat ini, pengoplos langsung mengambil gas melon 3 kilogram dari agen atau pangkalan. Lalu Pemerintah juga mengantisipasi adanya agen atau pangkalan merekayasa laporan data KTP.

"Selama ini karena distribusi gas melon 3 kilogram bersifat terbuka maka siapa saja dapat membeli dan dengan jumlah yang tidak diketahui. Karenanya berpotensi besar terjadi penyimpangan,” tutup Mulyanto.