IVOOX.id – Pemerintah Indonesia tengah menyusun serangkaian kebijakan ekonomi sebagai respons atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Paket kebijakan ini dirancang untuk meminimalkan dampak terhadap sektor perdagangan dan investasi nasional.

“Kami sedang merancang paket ekonomi yang mencakup isu-isu seperti perizinan impor, sistem OSS (Online Single Submission), layanan perpajakan dan kepabeanan, pengaturan kuota, serta kebijakan di sektor keuangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring pada Jumat (18/4/2025).

Langkah ini juga didukung oleh koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas aspek sistem pembayaran yang turut dibahas dalam negosiasi dengan pemerintah AS.

“Kami telah menjalin komunikasi intensif dengan OJK dan BI, khususnya menyangkut mekanisme pembayaran yang menjadi permintaan dari pihak AS,” kata Airlangga.

Dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat, kedua negara membicarakan sejumlah bidang strategis, termasuk kerja sama dalam perdagangan, investasi, energi, pendidikan, serta pertahanan. Airlangga menekankan pentingnya kesetaraan perlakuan dalam perdagangan antara Indonesia dan AS, agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya.

“Kami tegaskan bahwa struktur tarif yang saat ini diterapkan tidak memberikan level playing field yang adil, terutama dibanding negara-negara tetangga. Oleh karena itu, kami meminta perlakuan tarif yang lebih setara,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Energi Nasional, Mari Elka Pangestu, menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan ini untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari tarif resiprokal yang dapat menyerang industri padat karya. Bahkan, pemerintah sedang mempertimbangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mengantisipasi kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika dampak perang tarif semakin memburuk.

“Saat ini masih dalam tahap negosiasi. Kita akan lihat hasilnya dalam 30 sampai 60 hari ke depan,” kata Mari Elka.

Sebagai informasi, pada 2 April 2025 Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif balasan terhadap beberapa negara, termasuk Indonesia, yang dikenai tarif resiprokal sebesar 32 persen. Namun, pada 9 April, pemerintah AS memberikan jeda penerapan tarif selama 90 hari, hingga 9 Juni 2025, kecuali untuk China.

Airlangga menyebut, dalam kebijakan ini, produk garmen Indonesia bisa terkena total tarif hingga 47 persen, terdiri dari tarif dasar 10 persen dan tambahan tarif resiprokal antara 10 hingga 37 persen. Kenaikan tarif ini menjadi sorotan dalam negosiasi karena bisa membebani pelaku usaha ekspor Indonesia.

“Biaya tambahan ini biasanya dibebankan kepada pembeli, tapi saat ini mereka juga meminta agar sebagian ditanggung oleh eksportir Indonesia,” ungkap Airlangga.

Sektor-sektor yang paling terdampak oleh kebijakan tarif ini antara lain adalah garmen, tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk perikanan seperti udang. Oleh karena itu, Indonesia terus mendorong agar 20 produk ekspor unggulan ke AS bisa memperoleh perlakuan tarif yang adil dan kompetitif.

Pemerintah juga memasukkan sejumlah poin penting dalam negosiasi dengan AS, antara lain pelonggaran Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi kebijakan TKDN di sektor teknologi, evaluasi aturan larangan terbatas, serta percepatan proses sertifikasi halal.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan berbagai insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, seperti pengurangan bea masuk, penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor, serta pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor. Harapannya, langkah ini dapat menjaga kelangsungan ekspor dan mendorong arus impor dari AS.

“Kami sudah menyerahkan sejumlah dokumen kepada pihak AS terkait penghapusan hambatan nontarif, dan terus mengupayakan hasil negosiasi yang saling menguntungkan,” tutup Airlangga.