IVOOX.id – Lembaga survei KedaiKOPI baru-baru ini menggelar survei mengenai persepsi masyarakat terhadap sejumlah rencana kebijakan pemerintah, seperti penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Survei ini melibatkan 1.100 responden di kawasan Jabodetabek dengan metode Online-Computerized Assisted Self Interview (CASI).

Direktur Riset dan Komunikasi KedaiKOPI, Ibnu Dwi Cahyo, menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan rencana penyesuaian tarif KRL berbasis NIK. “Sebanyak 78,5% responden menolak kebijakan ini. Alasan utama penolakan adalah ketidakpercayaan terhadap efektivitas kebijakan NIK dalam menargetkan subsidi dengan tepat,” ujar Ibnu dalam siaran pers yang diterima ivoox.id Jumat (1/11/2024). Warga khawatir kebijakan ini hanya akan menambah beban ekonomi, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

Hanya 20,6% responden yang percaya bahwa penyesuaian tarif KRL berbasis NIK akan tepat sasaran. Selain itu, mayoritas khawatir data pribadi yang dikaitkan dengan sistem tarif KRL berpotensi disalahgunakan. Banyak pula yang menilai prosedur ini akan menyulitkan akses layanan dan meningkatkan kemacetan di gerbang stasiun.

Selain tarif KRL, pembatasan subsidi BBM Pertalite juga menuai penolakan dari 55,6% responden. Masyarakat menilai subsidi BBM sebaiknya tetap tersedia bagi warga berpenghasilan rendah yang bergantung pada BBM bersubsidi. “Sebanyak 58,6% responden berpendapat pembatasan subsidi ini tidak akan tepat sasaran dan malah mempersulit mereka yang membutuhkan, karena sistem pendataan penerima subsidi dinilai masih kurang akurat,” ujar Ibnu.

Terakhir, survei menunjukkan mayoritas responden (83,2%) menolak rencana kenaikan PPN menjadi 12%. “Kenaikan PPN memicu kekhawatiran masyarakat karena dampaknya luas, meliputi berbagai aspek kehidupan, terutama bagi warga Jabodetabek yang sudah menghadapi beban dari potensi kenaikan harga BBM dan tarif transportasi,” ujar Ibnu.

Menghadapi hasil survei ini, Ibnu menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang lebih partisipatif dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang menyentuh kebutuhan pokok seperti BBM dan transportasi harus memperhatikan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang paling terdampak.