IVOOX.id – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menanggapi laporan Business Ready (B-Ready) 2024 yang dirilis Bank Dunia. Laporan ini mengulas berbagai aspek terkait kerangka regulasi dan layanan publik dalam dunia usaha di Indonesia.  

Salah satu perhatian utama Rosan adalah lamanya waktu pengurusan izin investasi di Tanah Air. Menurutnya, saat ini proses tersebut bisa memakan waktu hingga 65 hari, jauh lebih lama dibandingkan rata-rata negara lain yang hanya membutuhkan 1-3 hari. 

“Business of entry kita masih perlu ditingkatkan. Saat ini waktu yang dibutuhkan hampir 65 hari, sementara di negara-negara lain hanya 1 sampai 3 hari. Ini yang harus segera kita evaluasi,” ujar Rosan dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (10/2/2025). 

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat proses perizinan guna meningkatkan kemudahan investasi serta memperbaiki skor Indonesia dalam penilaian Bank Dunia ke depan. 

"Kalau orang mau berinvestasi saja butuh waktu lama, ini harus kita asesmen dan cari solusinya," tambahnya. 

Rosan juga memastikan bahwa BKPM akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki sistem regulasi dan meningkatkan daya saing investasi Indonesia di tingkat global. 

"Memang ada keterlibatan kementerian lain, tapi saya yakin dengan masukan ini, kami akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik," ujarnya. 

Selain itu, Rosan menyampaikan apresiasinya terhadap laporan B-Ready 2024 yang menurutnya memberikan pemetaan yang jelas terkait aspek yang perlu diperbaiki. Ada tiga hal utama yang menjadi fokus, yaitu regulatory framework (kerangka regulasi), business efficiency (efisiensi bisnis), dan public services (pelayanan publik). 

“Kami sangat berterima kasih kepada Bank Dunia. Laporan ini akan kami pelajari lebih lanjut. Jika ada yang berada dalam kontrol kami, tentu akan langsung ditingkatkan. Jika terkait dengan kementerian lain, kami akan menjadi penghubung utama untuk bergerak bersama,” katanya.