IVOOX.id, Jakarta - Iklim investasi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) masih perlu pembenahan untuk menarik minat investor ikut berpartisipasi, salah satunya adalah keberpihakan pemerintah.

"Pengembangan EBT perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Dan untuk mengajak swasta ikut berinvestasi sudah tentu perlu daya tarik sendiri," ujar Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma dalam diskusi mengenai EBT di Jakarta, Sabtu (7/12).

Ia mengatakan kolaborasi dengan pihak swasta cukup penting mengingat APBN bukan satu-satunya instrumen untuk meningkatkan porsi EBT yang ditargetkan mencapai 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025.

"Yang menjadi kendala kita adalah keuangan yang terbatas, pendapatan dalam APBN ditetapkan sebesar Rp2.233,2 triliun, sementara kita butuh 98 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.375 triliun untuk EBT sampai 2025. Tidak mungkin kita biayai sendiri, jadi perlu pembiayaan dari swasta," katanya, dikutip Antara.

Maka itu, lanjut dia, pemerintah harus menciptakan kesetaraan bisnis energi non-fosil (EBT) dengan energi fosil. Selama ini energi fosil mendapat subsidi dari pemerintah cukup besar, sementara untuk EBT relatif masih minim.

"Pihak swasta berharap ada keberpihakan dari pemerintah. Harus ada subsidi untuk EBT," katanya.

Menurut dia, salah satu kendala pokok yang dihadapi para pengembang pembangkit EBT adalah masalah harga yang tidak sesuai dengan keekonomian. Harga listrik dari pembangkit EBT selalu di atas daya beli PLN yang diukur dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP).

Selain itu, ia berharap perizinan usaha penyediaan tenaga Iistrik dari energi baru terbarukan dapat lebih mudah yang akhirnya dapat memperbaiki peringkat Indonesia dalam kemudahan berinvestasi.

Dalam kesempatan itu, Surya Darma juga mengatakan pemerintah perlu lebih mendorong kebijakan untuk mempercepat pencapaian tingkat pemanfaatan EBT dalam bauran energi primer nasional, salah satunya mengalihkan subsidi energi fosil untuk pembiayaan EBT.