IVOOX.id – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menekankan pentingnya pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar proyek strategis nasional tersebut tidak berujung terbengkalai dan menjadi beban fiskal negara. Ia mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera mulai berkantor di IKN sebagai langkah awal menumbuhkan aktivitas pemerintahan di wilayah yang telah dibangun dengan anggaran besar tersebut.

“Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” ujar Saan keterangan resmi yang diterima ivoox.id, Kamis (24/7/2025).

Menurutnya, kehadiran Wakil Presiden di IKN dapat memberikan sinyal kuat bahwa kawasan itu tidak dibiarkan kosong. Kehadiran tersebut juga diyakini akan menjadi titik tolak dalam menyusun perencanaan konkret, seperti jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dipindahkan, serta kementerian dan lembaga mana saja yang akan berkantor di ibu kota baru itu.

“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti,” ujar politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Saan juga mengingatkan agar anggaran pembangunan IKN tidak mengganggu jalannya program-program prioritas nasional, terutama yang menjadi agenda utama Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Food Estate, dan inisiatif strategis lainnya. Ia menekankan bahwa kedua prioritas itu seharusnya bisa berjalan beriringan secara seimbang.

“Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan, di mana pembangunan IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saan mengingatkan kembali bahwa pembangunan IKN pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan nasional serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, ia berharap semangat awal tersebut tidak luntur dan bisa terus dijalankan secara bertahap.

“Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” katanya.