IVOOX.id, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai tak tepat jika masyarakat tidak membayar pajak akibat muncul kasus anak pegawai pajak kemarin. Dia berharap, kepemilikan harta jumbo pegawai eselon III Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tak menimbulkan isu ketidakpercayaan publik pada DJP Kementerian Keuangan.

"Saya kira tidak tepatlah kalau kemudian hal yang seperti itu kemudian timbul ketidakpercayaan. Jangan sampai orang (tidak mau) membayar pajak, saya kira itu tidak tepat," kata Ma'ruf Amin di sela-sela kegiatannya di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu.

Ma'ruf sepakat apabila Kemenkeu terus melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai tuntutan masyarakat. Ia juga menjelaskan Kemenkeu telah melakukan berbagai perbaikan sistem perpajakan bahkan melalui digitalisasi.

"Bahwa itu harus dilakukan pembenahan terus-menerus, ya, iya; menteri keuangan sudah melakukan; dan itu sudah diakui memang ada (tunggakan pajak kendaraan yang dikendarai Mario Dandy). Walaupun upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis sudah dilakukan. Menurut saya itu," ujar Wapres Ma'ruf Amin dilansir Antara.

Peristiwa yang menyeret mantan kepala Bagian Umum Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan itu diawali oleh tindak kekerasan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satrio.

Saat melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seorang anak bernama Cristalino David Ozora, Mario Dandy mengendarai mobil Rubicon. Kemudian terkuak kendaraan mewah itu menunggak pajak. Efeknya, publik ramai menyerukan enggan membayar pajak di media sosial.

Menurut Ma'ruf Amin, terkait hal tersebut Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah. Yaitu mulai dari pemeriksaan hingga perbaikan internal institusi.

Rafael Alun pun telah dicopot dari jabatannya selaku kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Pencopotan itu, menurut Ma'ruf Amin, guna memberikan peringatan kepada pejabat lain.

"Langkah itu antisipasinya saya kira sudah betul itu, sudah dilakukan," tambahnya.(antaranews.com)