IVOOX.id – Menindak lanjuti kebijakan bea masuk atau tarif Resiprokal 32 persen oleh Amerika Serikat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendatangi Malaysia yang saat ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN tahun 2025.  

Airlangga mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia I, di kediaman resmi DPM I pada hari Kamis, (3/4/2025), membahas perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS.

“Malaysia selaku Keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerjasama seluruh Negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS," ujar Airlangga dalam siaran pers Jumat (4/4/2025).

Pada hari kedua Jumat (4/4/2025) Airlangga diterima langsung oleh PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di kantornya di Putrajaya. Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerjasama ekonomi Malaysia dengan Indonesia.

“Prioritas juga diberikan untuk memperkuat dan memperbarui sinergi ekonomi, yang mencerminkan komitmen kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia ke tingkat yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Anwar Ibrahim.

Anwar Ibrahim mengatakan, pihaknya memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang melibatkan para Pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait.

Sejalan dengan Menko Airlangga, Anwar juga mengatakan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan.

Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.

“Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS," kata Airlangga.