IVOOX.id – Aliansi buruh dan sejumlah koalisi masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menolak program tabungan perumahan rakyat (Tapera) di depan gedung Kementerian Keuangan Jakarta pada Kamis (27/6/2024). 

Berdasarkan pantauan Ivoox.id masa aksi mulai berdatangan dan memadati area gedung Kementerian Keuangan pada pukul 12.30 WIB. Tampak bendera-bendera Serikat buruh dikibarkan sembari orator menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Hari ini aliansi aksi sejuta buruh hadir di kantor Kementerian Keuangan tidak lain dan tidak bukan, satu tuntutan kita cabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2024 tentang Tapera, bahaya ada yang harus dibayarkan buruh di dalamnya, dipotong untuk Tapera kawan-kawan 2,5 persen dari upah buruh, 0,5 persen oleh pengusaha atau pemberi kerja," ujar Andi, salah satu kordinator lapangan aliansi aksi sejuta buruh dalam orasinya, Kamis (27/6/2024).

Buruh menilai program Tapera bersifat pemaksaan, padahal kata Andi program itu disebut-sebut sebagai tabungan. Seharusnya kata dia jika statusnya sebagai tabungan, para pekerja tidak harus dipaksa untuk turut serta program tersebut.

"Bayangkan berapa triliun uang yang akan digerus dan diambil secara paksa oleh negara yang sebenarnya tidak ada kepentingan yang memaksa untuk dikeluarkannya Tapera," katanya.

"Dan bisa kita bayangkan setiap bulan uang kita diambil untuk yang tidak pasti yang katanya bisa dinikmati setelah mencapai usia pensiun, inilah alasan yang tidak masuk akal," ujarnya lagi.

Buruh juga mendesak Menteri Keuangan untuk hadir menerima perwakilan buruh untuk membatalkan program Tapera ini. Bahkan kata Andi massa akan bertahan hingga batas waktu yang belum ditentukan apabila yang menerima aksi hari ini bukan pejabat yang berwenang membatalkan Tapera.

"Kalaupun ada penerimaan dari gedung Kementerian Keuangan kalau bukan menteri keuangan yang menerima kami tidak mau, harus Menteri Keuangan, harus yang bisa membatalkan Tapera, kalau hanya eselon I percuma," katanya.