IVOOX.id – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan dukungannya terhadap alokasi anggaran sebesar Rp59,25 triliun yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra. Anggaran tersebut dirancang untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Berdasarkan rincian Kemendagri, kebutuhan anggaran pemulihan mencakup Rp33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, Rp13,5 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara. Besaran anggaran ini dinilai mencerminkan skala kerusakan yang cukup luas akibat bencana alam yang terjadi di kawasan tersebut.

“Alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan dan perhatian pemerintah dalam merespons dampak bencana secara komprehensif. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar Ahmad Heryawan, atau yang akrab disapa Kang Aher, dalam keterangan tertulis yang diterima Ivoox.id Sabtu (10/1/2026).

Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menjelaskan, dana pemulihan akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan berat. Infrastruktur tersebut meliputi sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, kantor desa, serta sarana pemerintahan lainnya yang menjadi penopang utama aktivitas masyarakat. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang berfungsi baik sangat menentukan kecepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah terdampak bencana.

Lebih lanjut, Kang Aher menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas lembaga dalam konteks penganggaran tahun 2026. Ia menilai, penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran melalui kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Dalam konteks penganggaran tahun 2026, penting adanya sinergi dan koordinasi lintas lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga terkait, agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan orkestrasi kebijakan dan anggaran yang solid agar setiap rupiah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat terdampak,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini juga menyambut baik komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Ia optimistis, dengan kerja sama yang kuat dan pengawasan yang ketat, proses pemulihan tidak hanya akan memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga mendorong kebangkitan ekonomi daerah.

“Negara harus hadir secara nyata. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan yang ketat, kita optimistis wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera dapat bangkit lebih cepat dan lebih kuat,” ujarnya.