IVOOX.id - Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menyatakan keyakinannya bahwa sistem pelembagaan partai politik di Indonesia akan semakin berkembang dan berkontribusi positif terhadap kemajuan demokrasi di tanah air. Menurutnya, pelembagaan partai merupakan modal penting bagi negara untuk lebih matang dalam mengelola kehidupan politiknya. 

"Saya cukup optimis bahwa perlembagaan kita akan ‘getting better’ dan mudah-mudahan memiliki implikasi dengan situasi demokrasi kita," ujar Firman dalam acara peluncuran Indeks Pelembagaan Partai Politik di Jakarta, Rabu (30/10).

Firman menegaskan bahwa meskipun pelembagaan partai tidak selalu berdampak langsung pada kemenangan dalam pemilu atau pada kualitas demokrasi secara langsung, partai politik memiliki peran vital dalam memperkuat sistem pemerintahan dan menjaga semangat reformasi.

“Dengan adanya perlembagaan partai politik, itu sudah merupakan modal dasar yang sangat penting bagi sebuah negara untuk naik kelas dalam mengelola kehidupan politiknya,” katanya.

Menurut Firman, pelembagaan ini krusial agar kualitas demokrasi Indonesia tidak stagnan seperti di awal masa reformasi.

Penelitian ini, lanjut Firman, lahir dari kepedulian terhadap perbaikan kualitas partai politik di Indonesia dan didasari kesadaran akan pentingnya partai sebagai elemen utama demokrasi, sebagaimana hubungan erat yang digambarkan oleh Max Weber antara demokrasi dan partai politik.

“Partai politik adalah elemen yang sangat penting yang harus kita support secara akademis untuk mencapai level yang lebih baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Firman menyoroti adanya fenomena “pembalikan semangat demokrasi” di Indonesia. Alih-alih menjadi transisi yang menguatkan demokrasi, menurutnya kualitas demokrasi kini justru semakin dipertanyakan. Oleh karena itu, Firman menekankan perlunya dukungan dari seluruh pihak, termasuk akademisi, untuk memperkuat partai politik agar demokrasi dapat terus bangkit dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang relevan bagi masyarakat.

Sementara itu, akademisi FISIP Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, menilai bahwa proses rekrutmen dalam partai politik saat ini cenderung pragmatis dan kurang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan. Menurutnya, pola rekrutmen yang kian pragmatis telah memutus hubungan antara masyarakat sipil dan partai politik, sehingga mengikis akar rumput partai.

“Tahun 2004 dan 2009 banyak parpol merekrut para aktivis, tetapi kini akar rumput parpol semakin tergerus, sementara dominasi hanya dipegang beberapa partai besar,” kata Sri.

Sri juga menyebut rendahnya skor derajat kesisteman dalam partai politik sebagai tanda lemahnya tata kelola internal, sehingga partai sulit konsisten dalam menjalankan aturan internal akibat tekanan persaingan politik. “Padahal derajat kesisteman merupakan ‘jantung’ dari kelembagaan partai,” tambahnya. Rekrutmen yang kian berfokus pada politik dinasti dan pendanaan dari sumber pribadi juga kian menambah tantangan bagi partai untuk menciptakan tata kelola yang lebih representatif.

Melihat kondisi ini, Sri mendorong reformasi undang-undang partai politik sebagai langkah untuk memperkuat peran partai sebagai pilar demokrasi, agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meminimalisasi praktik-praktik yang eksklusif dan tidak representatif.