IVOOX.id – Direktur Eksekutif PATTIRO, Fitria, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk mengurangi pemborosan anggaran yang masih terjadi, baik di tingkat nasional maupun daerah. 

“Kami setuju dengan efisiensi yang dilakukan pemerintahan Prabowo. Jika kita lihat, masih banyak anggaran di tingkat nasional dan daerah yang terkesan boros,” ujar Fitria dalam diskusi publik bertajuk "Retret Kepala Daerah dan Efisiensi Anggaran: Reformasi Birokrasi Setengah Hati, Selasa (18/2/2025).  

Fitria menilai, kebijakan efisiensi ini dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menilai kembali apakah dana publik sudah dikelola dengan baik dan efektif. Ia berharap kebijakan ini tidak sekadar pemangkasan anggaran, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat.  

Lebih lanjut, Fitria menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini juga berperan dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa MBG harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, bukan hanya sebagai janji politik semata.  

“MBG ini bukan sekadar program prioritas, tetapi harus dilihat sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas. Jadi, kebijakan efisiensi seharusnya diarahkan untuk memastikan keberlangsungan program ini,” katanya.  

Namun, ia mengingatkan agar program MBG tidak sampai mengorbankan sektor pelayanan publik lainnya. Ia menyoroti pemotongan anggaran infrastruktur dan sektor lain yang dilakukan atas nama efisiensi, dan berharap pemerintah tetap menjaga keseimbangan dalam alokasi anggaran.  

Fitria juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini. Ia meminta pemerintah untuk menetapkan kerangka kerja dan indikator keberhasilan yang jelas, sehingga dana yang dialokasikan benar-benar memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat.  

“Harus ada framework yang jelas, indikator pencapaian yang terukur, serta transparansi dalam penggunaan dana. Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan tanpa hasil yang konkret. Kami mendukung efisiensi, tetapi pelaksanaannya harus transparan dan akuntabel,” katanya.