IVOOX.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah pemulihan sektor perikanan budi daya setelah bencana banjir dan cuaca ekstrem melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sepanjang 2025. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan usaha pembudidaya serta meminimalkan dampak bencana terhadap kinerja perikanan budi daya nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb. Haeru Rahayu, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan awal terhadap lahan dan pembudidaya yang terdampak. Pendataan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta unit pelaksana teknis (UPT) KKP di wilayah terdampak.

“Tadi malam sampai jam 12 kami sudah identifikasi. Luas lahan budi daya mulai dari Aceh sampai Sumatra Barat itu hampir mencapai 41 ribu hektare,” kata Haeru usai konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan, Aceh menjadi wilayah dengan dampak terluas akibat bencana tersebut. Luasan lahan budi daya yang terdampak di provinsi itu diperkirakan mencapai sekitar 38.875 hingga 40 ribu hektare yang tersebar di 16 kabupaten dan kota. Sementara itu, di Sumatra Utara, bencana memengaruhi sekitar 562 hektare lahan budi daya di 11 kabupaten dan kota. Adapun di Sumatra Barat, lahan terdampak tercatat sekitar 255,9 hektare yang juga tersebar di 11 kabupaten dan kota.

“Di Aceh jumlah pembudidaya yang terdampak mencapai 31.944 orang, tergabung dalam 1.051 kelompok, dan datanya sudah by name by address,” ujarnya.

Menurut Haeru, kerusakan akibat bencana tidak hanya terjadi pada petakan tambak, tetapi juga mencakup berbagai infrastruktur pendukung. Kerusakan meliputi saluran air, pintu air, kolam, hingga jaringan pendukung budi daya lainnya, termasuk instalasi kelistrikan di sejumlah sentra produksi.

Dalam penanganan tahap awal, KKP telah membentuk Satuan Tugas Tanggap Bencana yang melibatkan lintas unit di internal KKP serta pemerintah daerah. Satgas tersebut diturunkan untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi di lapangan.

“Negara tidak diam. KKP sudah membentuk satgas, kami turun bersama UPT dan dinas daerah untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan,” ujarnya.

Haeru menyampaikan, skema pemulihan yang saat ini disiapkan difokuskan pada rehabilitasi lahan budi daya serta penyaluran bantuan kepada pembudidaya. Opsi relokasi masih terus dikaji dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan tingkat kerusakan. Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggaran pemulihan di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5,4 triliun, dengan porsi terbesar berada di Aceh.

“Data ini masih berkembang, tapi menurut kami sudah mendekati kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, KKP akan mengupayakan pemulihan secepat mungkin agar aktivitas budi daya kembali berjalan normal dan tidak mengganggu kinerja pembudidaya, baik di tingkat daerah maupun nasional. “Yang paling penting adalah saudara-saudara kita bisa segera pulih dan kembali berproduksi (bekerja),” kata Haeru.