IVOOX.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan potensi guncangan ekonomi akibat eskalasi konflik Israel-Iran, terutama dengan masuknya Amerika Serikat ke dalam dinamika ketegangan tersebut. Ia menilai konflik ini berpotensi menciptakan efek sistemik yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi global maupun nasional.

“Perang ini bukan sekadar konflik regional. Ini adalah guncangan geopolitik yang bisa memicu krisis energi global, memperlemah rupiah, mendorong inflasi, dan memperbesar beban fiskal. Pemerintah harus memiliki skenario krisis yang terukur,” ujar Hanif dalam keterangan resmi Kamis (26/6/2025).

Hanif menyoroti kenaikan harga minyak dunia yang telah menembus angka USD78 per barel sebagai sinyal awal dari krisis yang mungkin terjadi. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap lonjakan harga energi yang bisa langsung menambah beban subsidi dan memperlebar defisit anggaran.

“Kita menghadapi risiko ganda. Nilai tukar rupiah bisa tertekan karena penguatan dolar AS, sementara beban subsidi energi melonjak. Jika tidak diantisipasi, tekanan ini bisa mengguncang APBN 2025 dan memukul daya beli masyarakat,” katanya.

Mantan Menteri Ketenagakerjaan ini mendorong pemerintah untuk segera menyesuaikan asumsi makroekonomi dalam penyusunan RAPBN 2025. Ia juga menekankan perlunya sinergi kuat antara kebijakan fiskal dan moneter guna meredam dampak eksternal yang tidak menentu.

“Bank Indonesia harus menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar, sementara pemerintah perlu memperkuat cadangan energi dan jaring pengaman sosial,” ujar Hanif.

Lebih jauh, Hanif mengingatkan pentingnya strategi jangka menengah seperti percepatan transisi energi nasional dan langkah diplomasi aktif untuk turut meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, diversifikasi energi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.

“Stabilitas global memang di luar kendali kita. Tapi menjaga ketahanan nasional, mencakup ketahanan ekonomi, energi, dan pangan, adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita hanya bersikap reaktif. Kita harus punya rencana darurat sejak sekarang,” kata politisi Fraksi PKB ini.

Sebagai catatan, konflik bersenjata di Timur Tengah memunculkan potensi gangguan terhadap jalur pasokan energi dunia. Kondisi ini telah mendorong penguatan dolar AS dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan berat untuk menjaga stabilitas fiskal sembari tetap melindungi daya beli masyarakat.