IVOOX.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa konflik antarkelompok di Papua umumnya terjadi saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada). Konflik itu, menurutnya, bisa muncul sebelum, saat, maupun sesudah proses pemilihan.

“Jadi intensitas konflik antarkelompok itu muncul di Papua biasanya menjelang pemilihan kepala daerah atau DPR, legislatif. Sudah pasti itu,” kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Ia menjelaskan, perbedaan pilihan politik antarkelompok masyarakat kerap menjadi pemicu utama. Salah satu contoh yang ia sebut adalah konflik di wilayah Puncak Jaya, Papua Tengah, yang terjadi usai pilkada dan menelan korban jiwa.

Menurut Pigai, dalam kasus tersebut, terdapat dua kelompok etnis yang mendukung calon kepala daerah dari partai politik yang berbeda. Ketegangan itu kemudian memuncak menjadi bentrok.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa konflik di Papua jarang terjadi jika tidak berkaitan dengan kepentingan tertentu, terutama kepentingan kekuasaan atau ekonomi.

“Di kalangan orang sipil itu sendiri, sesama saudara, warga Papua saling bunuh-membunuh itu jarang ya. Karena kalau sesama warga Papua saling bunuh-membunuh Papua jadi lautan darah dong,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolres Puncak Jaya AKBP Ahmad Fauzan melaporkan adanya pertikaian antara dua kelompok masyarakat di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Bentrokan ini terjadi sejak Selasa (3/6/2025) dan memuncak pada Kamis (5/6/2025) dengan aksi saling serang dan pembakaran rumah.

Ia menyebut bahwa pertikaian tersebut melibatkan dua kelompok masyarakat yang merupakan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan 2.