Pemerintah Siapkan Pemulangan dan Pemukiman Baru untuk 1.500 Pengungsi Konflik di Maybrat
IVOOX.id – Pemerintah berencana membangun kembali pemukiman untuk sekitar 1.500 warga Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, yang mengungsi akibat konflik sosial berkepanjangan sejak 2021. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan bahwa program ini bertujuan memulihkan kehidupan masyarakat serta menyatukan kembali para pengungsi dengan keluarganya.
“Diharapkan ada pembangunan pemukiman kembali bagi 1.500 penduduk yang ada,” ujar Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Maybrat di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Rencana pembangunan pemukiman akan melibatkan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Fasilitas yang akan disiapkan meliputi layanan dasar, sarana pendidikan, kesehatan, dan akses jalan.
Namun, Pigai menegaskan bahwa penjabaran teknis baru akan dilakukan tahun depan setelah adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pemulihan pascakonflik. Dengan tersedianya dana, pemerintah daerah seperti Kabupaten Maybrat dan Provinsi Papua Barat Daya bisa segera mengajukan proposal pemulihan ke kementerian/lembaga terkait.
“Kalau kami sudah punya anggaran penanganan bentrok sosial, kelak disiapkan,” ujarnya.
Saat ini, sekitar 1.500 warga pengungsi tersebar di sejumlah wilayah, termasuk pusat Kabupaten Maybrat, Distrik Kumurkek, Distrik Ayamaru, hingga Kota Sorong. Pigai menyebut bahwa Kementerian HAM telah memberi perhatian khusus terhadap kelompok ini, termasuk mendorong pembukaan akses jalan dan pemerataan pembangunan di kawasan terdampak.
Ia menilai bahwa faktor pendidikan, diskriminasi, dan kesenjangan pembangunan menjadi pemicu utama konflik di Maybrat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan strategis nasional sepanjang 100 kilometer dari Maybrat ke Bintuni diusulkan menjadi proyek prioritas.
“Faktor pendidikan itu juga mampu menyebabkan munculnya konflik. Karena itu, aspek-aspek kebutuhan elementer yang memicu munculnya bentrok menjadi perhatian daripada kami,” katanya.
Wilayah prioritas yang akan mendapat akselerasi pembangunan mencakup Distrik Aifat Timur, Aifat Timur Jauh, Kamundan, dan Aifat Selatan daerah-daerah yang selama ini menjadi titik bentrok.
Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solosa mengapresiasi dukungan Kementerian HAM dalam upaya penyelesaian konflik secara humanis dan berkelanjutan. Ia berharap pendekatan ini bisa menjadi model penanganan konflik sosial di tanah Papua.
“Kami mengutarakan penghargaan dengan adanya pendekatan humanis dan perhatian kesejahteraan kepada masyarakat kami ini,” ujar Ferdinando.
Berhasil Login.....
Gagal Login
Komentar
Edit Komentar
Hapus Komentar
Anda yakin ingin menghapus komentar ?