IVOOX.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyoroti praktik pemberantasan korupsi di Finlandia yang memanfaatkan teknologi big data. Dalam sambutannya pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2024), BG menyarankan agar Indonesia mengadopsi pendekatan serupa untuk mendeteksi dan mencegah praktik rasuah.  

Menurut Budi, pengalaman Finlandia dalam menggunakan big data analytics dapat menjadi contoh yang relevan bagi Indonesia. Dengan teknologi ini, pola-pola korupsi dapat diidentifikasi lebih dini, sehingga celah yang memungkinkan tindakan korupsi bisa ditutup melalui kebijakan yang tepat. "Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang telah terbukti mampu di dalam melakukan pemberantasan korupsi," ujar Budi.

Ia menambahkan, langkah seperti ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik melalui transformasi digital. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah penerapan e-government yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam birokrasi. 

Selain itu, Budi menyebutkan bahwa pemerintah juga mengimplementasikan sistem e-budgeting dalam pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat APBN maupun APBD. Dengan digitalisasi anggaran, pengawasan menjadi lebih efektif, sehingga peluang manipulasi bisa diminimalkan. "Pengawasan penggunaan anggaran akan lebih mudah dan mengurangi potensi terjadinya manipulasi," ujarnya. 

Budi berharap, adopsi teknologi seperti di Finlandia dan penguatan transformasi digital di Indonesia dapat mempercepat pemberantasan korupsi. Hal ini dinilai penting untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya. 

Peringatan Harkodia 2024 juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menegaskan komitmennya dalam melawan korupsi dengan mengedepankan inovasi teknologi dan penguatan integritas di berbagai sektor pelayanan publik.